- Sebanyak 83.359 desa dan kelurahan tercatat telah mendirikan koperasi per 18 November 2026
- Musyawarah warga menjadi fondasi utama penentu unit usaha dan tata kelola koperasi
- Kebijakan koperasi diperkuat regulasi lintas kementerian hingga Perpres Nomor 82 Tahun 2026
WartaPurwakarta - Partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi pilar utama penentu keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Entitas ekonomi ini dirancang untuk tumbuh dari kesepakatan bersama, potensi lokal, serta kebutuhan riil penduduk setempat, bukan sekadar hadir sebagai formalitas kelembagaan di desa.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul, Iswadi, memandang forum musyawarah desa saat mendirikan koperasi sebagai praktik demokrasi riil di level akar rumput. Wadah tersebut memberi keleluasaan bagi warga untuk menyepakati jenis bisnis yang paling sesuai dengan wilayah mereka.
"Setiap Koperasi Merah Putih harus diawali dengan musyawarah desa khusus. Di forum itu warga, BPD dan pemerintah desa membicarakan apa yang dibutuhkan desanya dan usaha apa yang cocok. Setelah koperasi berbadan hukum, keputusan tertinggi ada di rapat anggota," kata Iswadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Masyarakat memiliki dua tahapan penting untuk mengawal arah koperasi, yaitu pada musyawarah desa di tahap awal serta rapat anggota saat badan hukum telah terbit. Rujukan ini tercantum pada Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Langkah tersebut selaras dengan Surat Edaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025, yang menginstruksikan aparatur desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghelat musyawarah khusus demi memetakan kendala, potensi, dan sektor usaha koperasi.
Data dashboard Simkopdes per 18 November 2026 mencatat pendirian kelembagaan koperasi telah rampung di 83.359 desa dan kelurahan. Terkait tempo pembentukan yang tidak seragam di setiap wilayah, Iswadi memandangnya sebagai dinamika wajar akibat variasi karakter masyarakat setempat.
"Kalau semua desa bergerak dengan kecepatan yang sama persis, justru itu yang patut dipertanyakan. Kenyataannya, ada desa yang cepat sepakat, ada yang perlu waktu lebih panjang untuk berdiskusi. Itu tanda musyawarahnya hidup," ujarnya.
Keterlibatan warga juga dipersyaratkan terus berjalan pascapembentukan, termasuk dalam penetapan kebijakan permodalan. Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 Tahun 2025 menggariskan bahwa kepala desa wajib mengantongi persetujuan lewat musyawarah desa atau musyawarah desa khusus sebelum menyepakati pinjaman untuk koperasi.
"Di sini terlihat bahwa kepala desa tidak memutuskan sendiri. Ada BPD, ada warga, ada forum resmi yang mencatat kesepakatannya. Itu bentuk demokrasi desa yang sudah lama kita kenal, dan program ini menempatkannya di depan," tutur Iswadi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Penguatan regulasi kian lengkap setelah pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 pada September 2026 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Beleid berisi 111 pasal ini mencakup mekanisme manajemen, skema pembiayaan, penunjukan manajer, pendirian gerai, hingga alur distribusi komoditas.
Iswadi mengibaratkan keberadaan koperasi ini layaknya bayi yang baru lahir dan membutuhkan sokongan bersama agar mampu mandiri. Menurutnya, kerangka regulasi dan kelembagaan sudah kokoh, sehingga konsistensi pengawalan oleh masyarakat kini menjadi kunci keberlanjutannya.
Dampak konkret dari unit ekonomi ini mulai dirasakan masyarakat di lapangan. Di Desa Pandeyan, Boyolali, gerai koperasi yang beroperasi sejak 14 September 2026 mampu menyediakan elpiji 3 kilogram seharga Rp16.000 per tabung, lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran luar yang berkisar Rp20.000.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional