Poin Penting
  • Mahfud MD menilai sidang MPR 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah jika Presiden belum mengajukan dua nama calon Wapres pengganti sebelum 19 November 2026 pukul 00.00
  • Penghitungan 14 hari sebelum sidang MPR mengacu pada hari kerja sesuai UU MD3 dan Tata Tertib MPR, bukan hari kalender
  • Penyesuaian jadwal sidang tetap harus berada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran berhenti dari jabatan Wapres

WartaPurwakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pimpinan MPR RI berhati-hati dalam menentukan waktu pelaksanaan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud mengemukakan bahwa apabila hingga 19 November 2026 pukul 00.00 Presiden belum menyerahkan dua nama calon Wapres pengganti, maka sidang MPR yang diagendakan pada 9 Desember 2026 berisiko tidak dapat digelar secara sah. Ia merujuk pada ketentuan UUD 1945 yang mensyaratkan pengajuan calon pengganti Wapres dilakukan 14 hari sebelum sidang MPR berlangsung. Di sisi lain, UU MD3 serta Tata Tertib MPR menegaskan bahwa perhitungan 14 hari tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender.

"Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," kata Mahfud, Jumat, 20 November 2026.

Berdasarkan analisis tersebut, Mahfud mengusulkan agar jadwal sidang MPR digeser menjadi 14 hari kerja terhitung sejak lembaga itu secara resmi menerima dua nama calon Wapres dari Presiden.

"Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," ujarnya.

Sebagai ilustrasi, Mahfud menyebutkan bahwa jika Presiden menyerahkan dua nama calon Wapres pada 20 November 2026, pelaksanaan sidang MPR seyogianya dimundurkan hingga 10 Desember 2026. Skema perhitungan yang sama juga berlaku apabila penyerahan nama baru dilakukan setelah Presiden kembali dari lawatan ke Republik Rakyat China (RRC). Dalam skenario itu, waktu sidang tetap wajib dihitung berdasarkan 14 hari kerja sejak nama calon diserahkan.

"Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR," jelasnya.

Kendati demikian, Mahfud menekankan bahwa pergeseran jadwal sidang tersebut tetap wajib berada dalam batas waktu 60 hari sejak Gibran resmi menyatakan berhenti atau mundur dari posisi Wapres.

Menurut Mahfud, persoalan teknis soal perhitungan waktu ini sekilas tampak remeh. Akan tetapi, kecermatan sangat diperlukan agar situasi ini tidak berubah menjadi gejolak politik baru.

"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," pungkas Mahfud.

Sumber: RMOL