- Seluruh fasilitas pemerintahan di empat DOB Papua ditargetkan beroperasi pada 2028 dengan kepastian anggaran 2027 sebagai faktor kunci
- Pembangunan KPP Papua Pegunungan mendapat perhatian khusus karena tiga DOB lainnya sudah berjalan
- Skema Multi Years Contract 2027-2028 direncanakan untuk mempercepat pembangunan KPP Papua Pegunungan
WartaPurwakarta - Pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua terus dipacu agar seluruh fasilitas dapat difungsikan paling lambat 2028. Kepastian alokasi anggaran pada 2027 menjadi faktor krusial untuk mencapai target itu, khususnya bagi progres pembangunan di Papua Pegunungan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat itu, perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di empat provinsi baru, yakni Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, dievaluasi secara menyeluruh. Kebutuhan anggaran serta kesinambungan pembangunan juga dibahas guna memastikan seluruh kawasan pusat pemerintahan (KPP) di keempat provinsi tersebut bisa berfungsi sesuai jadwal.
Ribka menyampaikan apresiasinya terhadap keseriusan Kementerian PU dalam menopang pengembangan infrastruktur pemerintahan di wilayah DOB Papua. Ia menekankan bahwa ketersediaan fasilitas pemerintahan merupakan kebutuhan mendasar untuk mendukung jalannya roda pemerintahan sekaligus meningkatkan mutu layanan publik.
"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PU atas komitmen pembangunan infrastruktur empat DOB Papua," ujar Ribka.
Perhatian khusus diberikan Ribka terhadap pembangunan KPP Papua Pegunungan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa progres pembangunan infrastruktur di tiga DOB lainnya sudah berjalan, sehingga percepatan di Papua Pegunungan perlu menjadi prioritas bersama.
Ribka juga mendesak agar kebutuhan anggaran pembangunan pada 2027 segera memperoleh kepastian. Hal ini terutama berkaitan dengan pembangunan KPP Papua Pegunungan serta penyelesaian Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan.
"Saya juga mendorong penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh KPP DOB Papua dapat beroperasi pada tahun 2028," katanya.
Di sisi lain, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk mengamankan kebutuhan anggaran pembangunan tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Begitu kepastian anggaran dikantongi, pembangunan KPP Papua Pegunungan direncanakan akan dilelangkan lebih awal pada 2027 melalui skema Multi Years Contract (MYC) periode 2027-2028. Skema kontrak tahun jamak ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan konstruksi sehingga fasilitas pemerintahan dapat rampung sesuai tahapan yang telah dirancang.
Percepatan pembangunan keempat KPP DOB Papua dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas pemerintahan daerah. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, penyelenggaraan pemerintahan di empat provinsi baru itu diharapkan makin optimal dalam menjangkau dan melayani masyarakat.
Rapat tersebut juga dihadiri Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Pantja Dharma Oetojo, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU Adenan Rasyid, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional