- Otoritas Taiwan menyita 24 kilogram merica bubuk Ladaku asal Indonesia karena kandungan residu pestisida melebihi ambang toleransi
- Pengujian TFDA mendeteksi senyawa cyprodinil 0,07 ppm dan fipronil 0,003 ppm pada produk impor Chang Tjin Trading Co.
- FKBI mendesak BPOM menelusuri potensi peredaran produk serupa di dalam negeri serta menyiapkan sanksi tegas jika terbukti melanggar standar keamanan
WartaPurwakarta - Otoritas pengawas obat dan makanan Taiwan, Taiwan Food and Drug Administration (TFDA), menyita 24 kilogram komoditas bumbu merica bubuk merek Ladaku asal Indonesia lantaran terbukti memuat cemaran residu pestisida di atas ambang batas yang diizinkan. Peristiwa ini memicu kekhawatiran mengenai aspek keamanan mutu pangan nasional, terutama menyangkut potensi keterpaparan produk serupa di pasar dalam negeri.
Berdasarkan keterangan resmi TFDA pada Selasa (17/11/2026), kiriman rempah bubuk yang diimpor oleh entitas dagang Chang Tjin Trading Co. tersebut terbukti mengandung dua jenis senyawa kimia pengusir hama, yakni cyprodinil dan fipronil. Dari hasil uji laboratorium, konsentrasi cyprodinil tercatat mencapai 0,07 ppm, sedangkan fipronil berada pada kisaran 0,003 ppm.
Temuan tersebut memantik respons pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi. Ia menegaskan kabar penolakan dari Taiwan tidak sepatutnya hanya dinilai sebagai kendala teknis ekspor, melainkan harus diposisikan sebagai peringatan keras bagi otoritas regulasi di Indonesia.
Tulus mengingatkan bahwa peristiwa penolakan komoditas pangan asal Indonesia oleh negara tujuan bukan pertama kalinya terjadi. Kejadian serupa di Taiwan sebelumnya sempat menimpa komoditas olahan mi instan.
"Kasus serupa sudah beberapa kali terjadi, yakni produk ekspor dari Indonesia ditolak oleh pemerintah Taiwan karena mengandung zat yang tidak memenuhi standar di Taiwan. Waktu itu produk mi instan," ujar Tulus melalui gawai, Jumat (20/11/2026).
Menurut pengamatannya, insiden berulang semacam ini berpotensi merusak reputasi jangka panjang komoditas ekspor Indonesia di pasar mancanegara. Beban kerugian tidak cuma dirasakan oleh kalangan dunia usaha, tetapi juga mengikis kredibilitas produk olahan nasional yang tengah merintis jangkauan global.
Merespons temuan tersebut, ia mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk selekasnya memverifikasi ada atau tidaknya peredaran stok produk bersangkutan di pasar Nusantara.
"Dalam kasus produk bermerek Ladaku ini, BPOM harus melakukan langkah antisipasi dan mitigasi, yakni memastikan apakah produk Ladaku tersebut beredar di pasaran Indonesia atau tidak," tegasnya.
Pengecekan lapangan secara menyeluruh dipandang sangat mendesak mengingat bumbu merica Ladaku telah digunakan secara luas oleh konsumen rumah tangga di Indonesia. Volume konsumsi yang tinggi menuntut jaminan pengawasan ketat terhadap kandungan bahan kimia berbahaya demi mencegah ancaman penyakit pada masyarakat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Tulus menegaskan bahwa peredaran produk pangan wajib berlandaskan tolok ukur keamanan yang dipatok BPOM serta koridor Undang-Undang Pangan. Pemerintah pun diminta tidak segan menjatuhkan hukuman bila mendapati sampel produk di pasaran domestik terbukti melanggar parameter keselamatan.
"Langkah penarikan produk dari peredaran harus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran, disertai sanksi sesuai ketentuan, baik administratif, perdata, maupun pidana apabila unsur pelanggarannya terpenuhi," tutur eks Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) itu.
Tulus menambahkan bahwa ketentuan baku mutu dan standar perlindungan kesehatan bagi konsumen di dalam negeri semestinya tidak kalah ketat dibandingkan batas toleransi yang diberlakukan oleh otoritas negara lain.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional