- Direktur Eksekutif DEEP Indonesia menilai tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi preseden buruk bagi demokrasi
- Lima persoalan mendasar diidentifikasi, mencakup kesenjangan demokrasi prosedural-substantif, lemahnya pengawasan kekuasaan, hingga menyempitnya ruang sipil
- Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri dinilai tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan bersifat elitis
WartaPurwakarta - Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menilai tingginya angka kepuasan publik pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran tak lepas dari euforia awal atau masa bulan madu politik. Memasuki tahun kedua, sejumlah persoalan mulai mengemuka, khususnya menyangkut partisipasi publik, pengawasan kekuasaan, penegakan hukum, dan kebebasan sipil.
"Tahun kedua ini memang menjadi preseden buruk untuk demokrasi kita," kata Neni kepada wartawan, Selasa, 20 Oktober 2026.
Dari sudut pandang demokrasi, Neni mengidentifikasi lima persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Persoalan pertama adalah masih lebarnya jurang antara demokrasi prosedural dan substantif. Neni menegaskan bahwa terselenggaranya pemilu dan terpilihnya presiden secara konstitusional belum cukup untuk disebut sebagai demokrasi yang utuh. Jaminan atas kebebasan berpendapat, partisipasi publik yang bermakna, transparansi kebijakan, serta perlindungan hak warga negara juga harus terpenuhi.
Ia secara khusus menyoroti proses pembahasan sejumlah rancangan undang-undang, termasuk RUU TNI dan RUU Polri, yang dianggap tidak membuka ruang keterlibatan masyarakat secara memadai.
"Kajian tidak dilakukan secara komperhensif dan terkesan elitis," kata Neni.
Persoalan kedua berkaitan dengan melemahnya mekanisme checks and balances. Menurut Neni, konsolidasi kekuatan politik yang berlangsung tidak diimbangi oleh pengawasan institusional yang cukup, sehingga fungsi DPR sebagai representasi rakyat berisiko terdegradasi.
"Eksekutif dan legislatif justru malah membangun kongsi jahat yang tidak berpihak pada rakyat," kata Neni.
Persoalan ketiga menyangkut penegakan hukum yang dinilai masih diwarnai ketimpangan dalam hal keadilan dan konsistensi. Neni menyebut persepsi soal standar ganda, ketidakpastian hukum, dan penggunaan instrumen hukum secara selektif berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara.
"Ketika hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai instrumen keadilan, melainkan berpotensi menjadi instrumen kekuasaan, legitimasi demokrasi ikut tergerus," kata Neni.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Persoalan keempat adalah tekanan sosial-ekonomi yang berkaitan erat dengan kualitas demokrasi. Neni menjelaskan bahwa masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah bukan semata dari program dan janji politik, melainkan dari kondisi nyata yang mereka rasakan, seperti daya beli, lapangan kerja, kepastian penghidupan, akses layanan publik, dan pemerataan sumber daya.
Persoalan kelima adalah menyempitnya ruang sipil yang berdampak pada penurunan kualitas partisipasi publik. Neni menekankan bahwa kritik, demonstrasi, kebebasan pers, dan keterlibatan masyarakat sipil merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme koreksi dalam sistem demokrasi.
"Stabilitas yang dibangun dengan mempersempit ruang kritik hanya akan menghasilkan ketertiban semu, bukan legitimasi yang kokoh," pungkas Neni.
Sumber: RMOL