Poin Penting
  • Demo massal pada 20 Oktober 2026 dibatalkan setelah jenderal penyadap Prabowo tertangkap
  • Mahfud MD menyatakan penyadapan berpotensi makar
  • Kontroversi ijazah Jokowi dan Gibran serta tuduhan masa jabatan dua tahun Prabowo muncul kembali

WartaPurwakarta - Sebuah rencana demonstrasi besar yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2026—hari yang bertepatan dengan peringatan pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke‑8 pada 20 Oktober 2024—tidak pernah terealisasi setelah sejumlah jenderal Polri yang diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden berhasil ditangkap sebelumnya.

Menurut Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, penyadapan tersebut memiliki indikasi makary. Ia menyatakan, "Jadi, kira-kira memang tujuannya (penyadapan) agak-agak makar, gitu." Mahfud menambahkan bahwa isu penyadapan mulai mengemuka pada tahun 2024, sesaat setelah Prabowo dilantik.

Dalam sebuah podcast, Connie Rahakundini Bakrie mengklaim bahwa Presiden Jokowi pernah menyampaikan melalui Rosan bahwa masa jabatan Prabowo dibatasi dua tahun. Mahfud mengutip pernyataan Connie, "(Connie mengatakan) Bahwa Jokowi bilang melalui Rosan, bahwa Pak Prabowo, tuh, jadi presiden diberi jatah 2 tahun." Ia menuturkan bahwa Connie kemudian menjadi target pengejaran hingga melarikan diri ke Rusia, "Nah, waktu itu Bu Connei dikejar-kejar sampai pergi ke Rusia, ngajar lagi. Padahal ngajar lagi karena mau ditangkap, mau apa gitu," tambahnya. "Padahal yang bilang ke Connie itu Rosan, gitu," kata Mahfud.

Isu lain yang kembali muncul adalah perdebatan mengenai ijazah Presiden Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka. Mahfud mencatat, "Karena ijazahnya Pak Jokowi terus dibuka, Gibran ijazahnya dipersoalkan, itu konon sudah hidup lagi wacana (Prabowo 2 tahun)." Ia menilai, "Kalau gitu, Pak Pak Prabowo di-'ini' aja. Itulah pokoknya, seperti dulu itu sudah ada pematangan."

Mahfud juga merujuk pada pernyataan Budi Arie Setiadi, Ketua Projo, yang mengisyaratkan kesiapan partai jika Prabowo terpaksa mundur. "Dan ada Budi, itu yang yang bilang, kan, kalau terjadi kita siap gak. Itu, kan dianggap sebagai isyarat," ujarnya.

Rencana demonstrasi yang semula direncanakan melibatkan aksi buruh di sekitar Bundaran HI serta pengepungan Istana. Mahfud mengingatkan, "Nah, yang terakhir kemudian persis 20 Oktober (2026) ada rencana demo buruh besar-besaran di (Bundaran) HI dan mengepung Istana." Namun, sebelum aksi tersebut dapat dilaksanakan, Kapolri yang baru, Suyudi, memperoleh informasi mengenai persiapan demo. "Sebelum terjadi (demo), diketahui oleh Kapolri yang baru ini, Pak Suyudi," jelas Mahfud.

Setelah menerima intelijen tersebut, aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan penelusuran yang berujung pada penangkapan beberapa jenderal yang terlibat dalam penyadapan. Penangkapan ini dinilai menghentikan potensi aksi demonstrasi massal yang direncanakan.

Sumber: Pojok Satu