Poin Penting
  • Jansen menolak kaitkan AHY dengan putusan MA
  • Putusan MA soal penyetaraan ijazah Gibran dibahas secara hukum
  • Pengisian jabatan Wakil Presiden menjadi wewenang Presiden menurut konstitusi

WartaPurwakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, membantah tuduhan politikus PSI, Bestari Barus, yang menghubungkan sikapnya terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka dengan ambisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon Wakil Presiden. Jansen menilai upaya Bestari menyeret nama AHY ke dalam perdebatan tersebut berlebihan.

Menurut Jansen, pandangan yang diungkapkan tentang dampak hukum putusan MA tidak ada hubungannya dengan agenda politik untuk mengisi posisi Wakil Presiden. “Saya kira terlalu jauh jika pernyataan saya mengenai putusan Mahkamah Agung kemudian dikaitkan bang Bestari Barus dengan keinginan Mas AHY menjadi Wakil Presiden. Mas AHY tidak perlu ditarik‑tarik ke dalam persoalan ini,” ujarnya pada Senin, 2 November 2026.

Ia menekankan pentingnya memisahkan isu hukum dan konstitusi dari spekulasi politik. Jansen menambahkan, bila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, konstitusi memberikan mandat penuh kepada Presiden untuk menunjuk pengganti, tanpa melibatkan partai‑partai pendukung. “Tidak perlu dan jangan mencampuradukkan persoalan hukum dan konstitusi, dengan spekulasi mengenai kepentingan politik atau siapa yang akan menjadi Wakil Presiden. Apalagi soal pengisian itu jikapun terjadi, sesuai konstitusi kita sepenuhnya kewenangan Presiden, bahkan partai‑partai pengusungpun tidak perlu dilibatkan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa komentarnya tentang status Gibran setelah keputusan MA bersifat analisis hukum atas konsekuensi putusan pengadilan, yang telah tersebar luas dan mendapat perhatian dari sejumlah pakar hukum. “Apa yang saya sampaikan dalam tulisan itu adalah pandangan mengenai konsekuensi hukum dari sebuah putusan pengadilan, yang amarnya sudah beredar dimana‑mana, bahkan sebelum sayapun sudah banyak ahli hukum yang lebih dulu memberikan pendapatnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan memperjuangkan posisi politik seseorang,” jelas Jansen.

Jansen mengundang Bestari atau pihak lain yang memiliki interpretasi berbeda untuk menyanggahnya melalui argumentasi hukum, bukan dengan menautkan isu tersebut pada kepentingan politik. “Kalau memang ada perbedaan pandangan terhadap argumentasi hukum yang saya sampaikan, silakan dijawab dengan argumentasi hukum pula. Kita diskusikan substansi putusan, norma konstitusinya, dan konsekuensi hukumnya,” tegasnya.

Menurutnya, demokrasi memerlukan kedewasaan dalam membedakan antara analisis hukum dan ambisi politik, agar tidak setiap pernyataan konstitusional disalahartikan sebagai upaya mengejar jabatan. “Jangan sampai setiap pandangan hukum dan sifatnya konstitusional justru ditafsirkan sebagai ambisi politik. Demokrasi membutuhkan kedewasaan kita bersama untuk membedakan mana pandangan hukum dan mana kepentingan politik,” pungkas Jansen.

Sumber: RMOL