- DEN mengusulkan penghapusan unsur kerugian negara dalam definisi korupsi merujuk konvensi PBB
- Presiden Prabowo Subianto menyetujui hasil kajian penyelarasan definisi korupsi
- Unsur kerugian negara dinilai membebani badan pengelola investasi seperti Danantara saat menghadapi risiko bisnis
WartaPurwakarta - Pendekatan baru dalam merumuskan delik tindak pidana korupsi disodorkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) kepada pemerintah. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengutarakan saran kepada Presiden Prabowo Subianto agar komponen kerugian keuangan negara ditiadakan dari batasan korupsi, menyesuaikan dengan konvensi antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Rekomendasi tersebut berlandaskan telaah DEN terhadap United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
"Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Kajian yang dipaparkan DEN itu, menurut Luhut, telah memperoleh persetujuan dari Presiden Prabowo. Penyesuaian konsep korupsi dengan tolok ukur global dipandang krusial guna memperbarui metode penegakan hukum perkara rasuah di tanah air.
Penerapan pasal kerugian negara dinilai Luhut kerap menjadi batu sandungan bagi kalangan korporasi, terutama sewaktu keputusan komersial memicu timbulnya kerugian penanaman modal.
Entitas pengelola investasi semacam Danantara diangkat Luhut sebagai contoh pihak yang dituntut mengambil langkah bisnis dengan kalkulasi risiko. Dalam dinamika perniagaan, potensi rugi dipandang sebagai hal yang tidak selalu bisa dielakkan.
"Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujarnya.
Kendati demikian, pergeseran paradigma definisi yang digagas DEN tidak serta-merta menggugurkan sanksi pidana atas perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang. Konstruksi pelanggaran pidana tetap berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Silang pendapat perihal kerugian finansial negara pada ranah investasi sebelumnya mencuat dalam beberapa perkara BUMN dan lembaga keuangan pelat merah. Contohnya tampak pada persoalan investasi PT Tani Group Indonesia atau TaniHub yang menjerat mantan Direktur Utama PT BRI Ventura Investama, Nicko Widjaja, hingga divonis tiga tahun kurungan penjara.
Persoalan serupa juga membayangi kasus PT Asabri serta PT Asuransi Jiwasraya. Pada kedua entitas tersebut, aparat penegak hukum membidik dugaan penyalahgunaan kekuasaan secara terencana dalam tata kelola instrumen investasi oleh pihak-pihak terkait.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain mengusulkan peninjauan definisi rasuah, Luhut mengungkapkan komitmen DEN untuk memasok data perekonomian secara lebih intensif kepada Kepala Negara. Penyediaan pasokan data valid tersebut ditujukan agar perumusan kebijakan publik berakar pada fakta empiris terkini.
"Kami akan men-feeding Presiden dengan data-data yang akurat sehingga proses pengambilan keputusan Presiden nanti basisnya akan banyak dengan data," tuturnya.
Rangkaian pemaparan informasi ekonomi ini dijadwalkan berjalan berkala di tengah gejolak perekonomian global demi menunjang ketepatan Presiden saat mengambil keputusan strategis.
Sumber: Pojok Satu