Poin Penting
  • Denny Indrayana mengajukan pencabutan gugatan terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran
  • Dokumen yang diminta penggugat belum ditampilkan dalam persidangan
  • Kuasa hukum Gibran menolak pencabutan gugatan

WartaPurwakarta - Perkara yang mempersoalkan surat keputusan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di PTUN Jakarta memasuki tahap baru. Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam persidangan, Kamis (29/10/2026).

Sidang tersebut beragendakan penyampaian jawaban tergugat II intervensi secara elektronik serta penyerahan tambahan bukti surat dari penggugat dan tergugat secara konvensional. Perkara itu telah beberapa kali disidangkan sejak Agustus 2026.

Denny menyatakan pencabutan gugatan diajukan karena pihak tergugat dinilai belum memberikan sejumlah dokumen yang dianggap penting untuk menguji dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

"Tergugat, entah dengan alasan apa, tidak kunjung menghadirkan bukti-bukti itu. Terutama yang kami ingat di Mahkamah Konstitusi itu yang sempat agar kami pahami ada tiga. Pertama adalah certificate of attendance di UTS Insurances, kedua adalah transkrip nilai Saudara Gibran di menurut keterangan menghadiri atau ikut tiga semester kuliah yang berbeda dari informasi awal 2004-2007, dan yang ketiga adalah bukti enrollment. Itu yang kami pahami dari persidangan di MK," ujarnya.

Menurut Denny, dokumen tersebut semestinya berada di Kemendikdasmen sebagai pihak tergugat. Ia menyebut upaya untuk memperoleh bukti-bukti itu telah dilakukan sejak proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

"Ini bukti-bukti yang sangat substantif bagi Tergugat karena objek gugatan kami adalah surat keterangan penyetaraan itu. Dan ini penting untuk mendapatkan bukti-bukti yang menjadi dasar surat keterangan," ujarnya.

Denny menilai tidak ditampilkannya dokumen tersebut dalam persidangan PTUN membuat penggugat tidak memperoleh keadilan. Atas alasan itu, ia menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan kepada majelis hakim.

"Maka hari ini melalui Majelis, kami memasukkan surat pencabutan gugatan. Buat apa lagi kalau ternyata Tergugat tidak mau menunjukkan apa dasar-dasar bukti-bukti melalui surat keterangan, apalagi bukti-bukti itu toh sudah juga disampaikan ke pengadilan yang lain? Kita menjaga marwah pengadilan," ujarnya.

Majelis hakim kemudian meminta pihak Kemendikdasmen dan pihak Gibran menyampaikan sikap atas permohonan tersebut. Pihak yang mewakili Gibran menyatakan keberatan terhadap pencabutan gugatan.

"Karena gugatan ini, Tergugat tadi menyampaikan bahwasanya menghormati persidangan ini, namun di tengah perjalanan Tergugat mengajukan permohonan pencabutan. Saya rasa dengan apa yang sudah diajukan, kalau dari Tergugat sampaikan, kami keberatan atas pencabutan," ujar pihak Kemendikdasmen.

Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, juga menolak permohonan tersebut. Ia menyebut pencabutan perkara yang telah diperiksa membutuhkan persetujuan tergugat.

"Sesuai dengan hukum acara, gugatan yang sudah diperiksa ini, maka harus ada persetujuan dari tergugat dan kami keberatan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Ini menunjukkan suatu ketidakseriusan Penggugat," jawab kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi.

Setelah permohonan pencabutan disampaikan, Denny meminta izin kepada hakim untuk meninggalkan ruang sidang atau walk out. Majelis hakim kemudian mengingatkan pihak Kemendikdasmen mengenai pentingnya dokumen yang diminta dalam perkara tersebut.

Sumber: Pojok Satu