- Denny Indrayana dkk mendaftarkan PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ke MK terkait syarat pendidikan Gibran
- Jika dikabulkan, Gibran berpotensi didiskualifikasi dan kehilangan jabatan wakil presiden
- Gugatan ini menyorot dugaan cacat administratif dan manipulasi proses pencalonan, bukan sekadar keberadaan ijazah
WartaPurwakarta - Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lain. Perkara yang terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini menyoroti pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden, mengacu pada Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Denny menilai persoalan yang diangkat dalam permohonan tersebut melampaui sekadar keberadaan ijazah Gibran Rakabuming. Menurut dia, indikasi cacat administratif dan dugaan manipulasi dalam proses pemenuhan syarat pencalonan menjadi inti persoalan yang diajukan ke MK.
"Salah satu konsekuensinya kalau putusan itu dikabulkan, Gibran akan kehilangan jabatannya karena dalam petitum itu kita minta dia dinyatakan tidak memenuhi syarat calon karena tidak memenuhi syarat pendidikan, karenanya kemudian didiskualifikasi," kata Denny di kanal Youtube Forum Keadilan TV, Rabu, 23 September 2026.
Pemohon juga meminta agar pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dibatalkan. Denny menjelaskan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR dapat memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan presiden sesuai mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. "Itu konsekuensinya kalau dikabulkan," ujarnya.
Label gugatan ijazah yang disematkan publik terhadap perkara ini ditegaskan Denny tidak mencerminkan substansi penuh permohonan. Ia menilai cakupan perkara jauh lebih luas dari sekadar dokumen ijazah.
"Orang menyebutnya ini gugatan ijazah. Sebenarnya jauh lebih dalam persoalannya dari ijazah. Kalau kita bicara syarat capres atau cawapres memang dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu itu berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat," katanya.
Bukti yang menunjukkan pemenuhan syarat pendidikan tersebut dipersoalkan para pemohon. Denny berpendapat, apabila perkara hanya berkutat pada ada atau tidaknya ijazah, hal itu tidak cukup menggambarkan substansi permohonan yang diajukan.
"Sejauh ini kita tidak melihat bukti Gibran punya tanda bukti tamat pendidikan SLTA atau ijazah. Itu satu hal, satu masalah. Tapi kalau hanya ijazah itu ecek-ecek. Masa Mahkamah Konstitusi ngurusin ijazah?" ujarnya.
Mahkamah Konstitusi diharapkan Denny melihat perkara ini dalam konteks pemenuhan syarat pencalonan secara menyeluruh. Ia lalu mengaitkannya dengan polemik perubahan syarat usia pencalonan yang mencuat pada 2023.
"Ini memang beyond ijazah. Ternyata dalam proses pencalonan, dari waktu ke waktu makin terlihat ada indikasi upaya memang untuk meloloskan Gibran padahal tidak memenuhi syarat," katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia capres dan cawapres turut disinggung Denny. Putusan tersebut memunculkan pengecualian bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilu, termasuk kepala daerah, meski belum berusia 40 tahun.
"Yang terlibat siapa nanti akan dilihat. Dalam pengertian Mahkamah Konstitusi yang sudah kelihatan kan ini syarat umur kemudian diakali dengan putusan mantan ketua hakim MK yang meloloskannya ke Gibran. Dari 40 tahun kemudian diubah," ujar Denny.
Dalam permohonan ini, para pemohon mendalilkan ketidakabsahan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden. Sedangkan pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pa
Sumber: RMOL