- Denny Indrayana dan 11 pemohon menggugat hasil Pilpres 2024 di MK terkait syarat pendidikan Gibran
- Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 disorot karena tidak ada dalam uji publik maupun konsultasi KPU-DPR
- Rangkaian waktu penetapan aturan dijadikan dasar dugaan pola terstruktur, sistematis, dan terencana serta electoral fraud
WartaPurwakarta - Gugatan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain di Mahkamah Konstitusi tidak sebatas menyoroti dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Sidang yang berlangsung di gedung MK, Jakarta, pada Senin (21/9/2026) malam juga mengangkat dalil tentang proses lahirnya sebuah aturan yang diduga memberi pengecualian pembuktian syarat pendidikan bagi capres dan cawapres lulusan luar negeri.
Norma yang menjadi sorotan terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023. Denny menilai keberadaan aturan tersebut layak diteliti karena tidak ditemukan ketentuan serupa pada regulasi pemilihan presideh sebelumnya.
"Yang lebih jauh, norma yang sama tidak pernah ada dalam Pilpres sebelumnya. Tidak di Pilpres 2019, 2014, 2009. Tidak ada norma ini. Tiba-tiba dia muncul ketika Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden (di Pilpres 2024)," ujar Denny dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya yang dikutip pada Rabu (23/9/2026).
Soal waktu penetapan, PKPU Nomor 19 Tahun 2023 ditandatangani pada 9 Oktober 2023 atau sekitar satu pekan sebelum terbitnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden. Susunan waktu ini dijadikan salah satu landasan pemohon untuk menyusun dugaan adanya pola yang disebut terstruktur, sistematis, dan terencana atau TST.
Denny menegaskan fokus pemeriksaan bukan semata pada momen penerbitan regulasi, melainkan bagaimana Pasal 18 ayat (3) bisa terbentuk. Ia mempertanyakan keberadaan norma itu saat rancangan PKPU menjalani uji publik dan ketika Komisi Pemilihan Umum melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
"Ketika diuji peraturan KPU ini dalam uji publik, Hadar Nafis Gumay (mantan Komisioner KPU) kemarin men-tweet bahwa tidak ada ini dalam draft yang diujipublikkan," tutur Denny.
"Pasal 18 ayat (3) ini tidak ada pada saat uji publik, presentasi KPU tidak membahas pasal ini," lanjutnya.
Pertanyaan soal kapan Pasal 18 ayat (3) muncul menjadi titik krusial dalam argumentasi pemohon. Denny menyebut telah menelaah rekaman rapat konsultasi antara KPU dan DPR pada September 2023. Dalam rapat yang berlangsung berjam-jam tersebut, ia tidak menemukan satu pun pembahasan mengenai pasal dimaksud.
"Di awal itu ada apa yang dipresentasikan, di akhir ada kesimpulan. Tidak satu titik, satu huruf bicara tentang Pasal 18 ayat (3)," kata Denny.
Pertanyaan sejenis, menurut Denny, juga mencuat dalam sidang MK ketika Wakil Ketua MK Saldi Isra mempertanyakan dokumen pembahasan norma tersebut. "Mana notulensi rapatnya 18 ayat (3)?" kata Denny mengutip pernyataan Saldi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Bagi para pemohon, absennya pembahasan dalam uji publik maupun konsultasi KPU-DPR merupakan hal yang wajib dijelaskan. "Jadi kapan 18 ayat (3) ini tiba-tiba muncul?" tegas Denny.
Denny kemudian mengaitkan persoalan itu dalam cakupan yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa jika sejak awal Gibran sudah menghadapi kendala pemenuhan syarat pendidikan, lalu muncul aturan yang memberi pengecualian pembuktian dokumen bagi lulusan luar negeri, rangkaian peristiwa tersebut perleh ditinjau sebagai satu kesatuan.
"Yang artinya lagi-lagi apakah karena ada calon yang sedari awal sebenarnya tidak memenuhi syarat pend," ucap Denny.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional