- MK tidak menemukan ijazah SMA Gibran
- Denny katakan MK memberi petunjuk proses pemakzulan kepada DPR
- DPR belum menunjukkan langkah konkret
WartaPurwakarta - Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyampaikan sinyal terkait kemungkinan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, otoritas untuk menindaklanjuti temuan MK bukan berada di lembaga tersebut, melainkan di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Dalam pernyataannya pada Kamis, 8 Oktober 2026, Denny menyampaikan harapan agar DPR segera menggerakkan proses yang diperlukan setelah MK menegaskan tidak menemukan dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran, yang menjadi syarat pencalonan pada Pilpres 2024.
“Ya kalau secara harapan tidak boleh hilang, harapan tentu, itu optimisme namanya. Ya optimisme, tapi realisasinya apakah mungkin. Nah itu lho sampai sekarang mana bentuk pergerakan di DPR itu konkretnya?” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa MK secara terbuka mengungkapkan ketidakhadiran ijazah tersebut dan mengundang lembaga lain untuk melanjutkan penanganan fakta itu. “Tinggal lihat MK terang benderang mau dibantah seperti apa bahasanya, jelas kok tidak ada ijazah SMA sebagaimana syarat Undang‑Undang Pemilu, sudah jelas itu, mau diputar‑putar bagaimana orang, itu bahasanya Mahkamah Konstitusi. Nah dan sebenarnya MK mengatakan ’Silakan lembaga lainnya meneruskan’, kan begitu,” kata Denny, mengutip pernyataan MK yang dilaporkan detikcom.
Meskipun MK memberikan petunjuk mengenai “impeachment process”, Denny menegaskan bahwa keputusan akhir berada di DPR. “Kalau enggak ada temuan itu ngapain dia memberikan clue untuk impeachment process? Itu kan MK jelas ‘ini kewenangan lembaga lain’, maksudnya kan pemakzulan, kenapa MK memberikan clue itu? Karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk sebagai cawapres,” tegasnya.
Menurut Denny, ada dua opsi yang dapat diambil Gibran: mengundurkan diri atau dipaksa turun. “Nah, ada dua sebenarnya tindak lanjutnya, mundur atau dimundurkan. Dan untuk mundur itu, Gibran hanya butuh dua modal saja, satu tahu malu, dua tahu diri. Cuma dua kok yang bisa dilakukan, mundur atau dimundurkan. Syaratnya dua juga, tahu diri dan tahu malu, kecuali dia tidak punya dua itu ya tidak ada harapan,” ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Putusan MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menantang syarat pendidikan calon wakil presiden, sekaligus menegaskan tidak ada bukti ijazah setara SMA milik Gibran Rakabuming. Dengan demikian, beban menindaklanjuti temuan tersebut kini berada di DPR, yang hingga kini belum mengumumkan langkah konkrit.
Sumber: Pojok Satu