- Denny Indrayana menyertakan perbandingan kasus pemilu dari enam negara dalam permohonan PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
- Negara yang dijadikan rujukan adalah Vanuatu, Kosovo, Sierra Leone, Nigeria, Filipina, dan Malawi
- Salah satu preseden yang diangkat adalah pembatalan pengangkatan Presiden Vanuatu Alfred Maseng Nalo pada 2004
WartaPurwakarta - Gugatan sengketa hasil pemilihan presiden yang menyoal keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini diperkuat dengan rujukan yurisprudensi dari sejumlah negara. Pemohon perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Denny Indrayana, memasukkan preseden diskualifikasi kandidat dan pembatalan hasil pemilu di enam negara sebagai bahan komparasi dalam dokumen permohonannya.
Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Denny memaparkan bahwa kasus-kasus serupa pernah terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya menyangkut ketidakterpenuhannya syarat pencalonan bagi jabatan presiden, wakil presiden, maupun kepala daerah. Enam negara yang ia jadikan acuan meliputi Vanuatu, Kosovo, Sierra Leone, Nigeria, Filipina, dan Malawi.
"Perbandingan beberapa negara ketika Mahkamah mendiskualifikasi presiden atau wakil presiden yang tidak memenuhi syarat. Ini ada di Vanuatu, Kosovo, Sierra Leone, Nigeria, Filipina, dan Malawi," ujar Denny.
Putusan-putusan pengadilan dari keenam negara tersebut dicantumkan secara lengkap dalam berkas permohonan guna memperkuat argumentasi hukum yang dibangun pemohon. Di antara contoh yang disorot, perkara di Vanuatu menjadi salah satu yang paling menonjol.
Kasus itu tercatat dengan nama Government of the Republic of Vanuatu v. Maseng Nalo pada 2004. Alfred Maseng Nalo yang telah diangkat sebagai presiden akhirnya dicopot oleh pengadilan Vanuatu dalam kurun waktu kurang dari satu bulan pascapelantikan. Menurut penjelasan Denny, pencabutan itu terjadi karena Nalo masih menjalani masa pidana penjara yang ditangguhkan saat proses pencalonan berlangsung, sehingga dinilai tidak memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Penyertaan berbagai preseden internasional ini menjadi bagian dari strategi hukum Denny untuk menunjukkan bahwa diskualifikasi pejabat negara akibat ketidaksesuaian syarat pencalonan bukanlah hal tanpa landasan di dunia peradilan global.
Sumber: Pojok Satu