- Denny minta DPR memulai proses pemakzulan Gibran
- MK menolak permohonan karena Gibran sudah dilantik
- Denny akan laporkan dugaan pelanggaran pemilu
WartaPurwakarta - Pemohon perkara yang menantang syarat pendidikan calon wakil presiden, Denny Indrayana, menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat diartikan sebagai penolakan substansi permohonan yang diajukan. Menurutnya, MK hanya menolak menerima permohonan karena para pemohon bukan pasangan calon Pilpres 2024, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum. “Cara memahaminya pertama, putusan tidak diterima, bukan ditolak. Karena para pemohon bukan paslon Pilpres 2024 sehingga tidak punya kedudukan hukum,” ujarnya pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Dalam pertimbangan, MK menyatakan tidak menemukan bukti kuat yang menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang‑Undang Pemilu. Denny menafsirkan hal itu sebagai pengakuan MK bahwa Gibran tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditetapkan.
Namun, Denny menegaskan bahwa MK tidak dapat menjatuhkan diskualifikasi terhadap Gibran karena ia sudah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. “Karena sudah pelantikan, proses pemilu selesai, diskualifikasi calon wakil presiden sudah tidak dimungkinkan,” katanya.
Ia menyoroti bahwa pertimbangan MK menyerahkan urusan kelengkapan syarat calon kepada lembaga lain yang memiliki wewenang konstitusional. Berdasarkan itu, Denny mendesak Gibran mengundurkan diri dengan alasan tidak lagi memenuhi syarat jabatan. “Maka dari itu tindak lanjutnya mendesak Gibran mundur karena sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden,” tegasnya.
Selanjutnya, Denny mengusulkan agar proses pemakzulan dimulai melalui DPR, MK, dan MPR, serta mengajak partai‑partai politik untuk memberi perhatian serius terhadap isu ini. Ia juga menyatakan akan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu, termasuk pelanggaran etika penyelenggaraan, kepada otoritas yang berwenang. “Melaporkan soal‑soal pelanggaran Pemilu termasuk etika penyelenggaraan Pemilu ke lembaga yang berwenang. Karena menyebabkan Gibran lolos proses pencalonan padahal tidak memenuhi syarat pendidikan,” paparnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Meskipun permohonan pemakzulan tidak dikabulkan, Denny tetap mengapresiasi MK karena telah memeriksa perkara tersebut. “Walaupun tidak mendiskualifikasi, tetap terima kasih MK yang telah membuka pintu menyidangkan permohonan kami meskipun mudah saja menolaknya sejak awal,” pungkasnya.
Sumber: RMOL