Poin Penting
  • Putusan MK soal persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka ditengarai dibacakan pada 6 Oktober 2026
  • Denny Indrayana selaku pemohon optimistis hasil sidang akan membatalkan status wakil presiden tersebut
  • Ketiadaan bukti penyelesaian jenjang SMA menjadi dasar keyakinan pemohon terkait gugatan tersebut

WartaPurwakarta - Perkara hukum yang mempertanyakan syarat minimal pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diperkirakan memperoleh keputusan dari Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 6 Oktober 2026. Pemohon dalam gugatan ini, Denny Indrayana, memaparkan bahwa jadwal pembacaan putusan dihitung berdasarkan ketentuan 14 hari kerja pasca pendaftaran perkara pada 17 September 2026.

"Saya kira akan besok pembacaan putusannya. Kenapa besok? Karena aturannya dibaca 14 hari kerja, perkara didaftarkan tanggal 17 September 2026, 14 hari kerjanya itu paling lambat besok tanggal 6 Oktober 2026," ungkap Denny melalui siaran di kanal Youtube miliknya pada Senin, 5 Oktober 2026.

Proses penantian vonis tersebut diakui Denny sebagai masa yang penuh ketegangan bagi pihaknya. Meski demikian, keyakinan terhadap hasil akhir sidang tetap ia pegang teguh.

"Kita berdoa ya. Sambil sabar menunggu besok. Saya kalau secara hukum optimis saja, optimis putusannya akan mendiskualifikasi Gibran," tegasnya.

Dalam perkara ini, Denny merinci adanya dua metode pendekatan hukum yang saling bersinggungan. Pendekatan pertama mengusung nilai progresif yang melampaui batas teks aturan formal. Sementara itu, pendekatan kedua menekankan sisi konservatif dengan berpusat pada patokan prosedural.

Beberapa argumen yang bertumpu pada aspek prosedural dianggap berpotensi masuk dalam pertimbangan majelis hakim. Argumen tersebut mencakup tuduhan telat mendaftarkan perkara, status pemohon yang dipandang tidak memiliki kedudukan hukum lantaran bukan pasangan calon peserta pemilihan, hingga batasan kewenangan MK dalam menguji perkara dimaksud. Pihak oposisi gugatan juga menyodorkan dalih bahwa putusan MK terdahulu perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Fakta material yang terungkap selama jalang persidangan justru memperkuat rasa optimisme pemohon. "Dari fakta-fakta persidangan kan sudah terlihat jelas bahwa Gibran tidak bisa menunjukkan bukti tamat pendidikan SMA," kata Denny.

Ketiadaan dokumen kelulusan tersebut diyakini Denny tidak sebatas berlaku pada riwayat pendidikan di dalam batas wilayah negara. "Jangankan di dalam negeri, di luar negeri juga tidak," tutupnya.

Sumber: RMOL