Poin Penting
  • Din Syamsuddin minta Wapres Gibran mengundurkan diri secara sukarela
  • Putusan MK 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 dan MA 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 menjadi sorotan
  • Din serukan DPR, MPR, dan fraksi partai politik membentuk panitia khusus untuk membahas pemakzulan Gibran

WartaPurwakarta - Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus pimpinan PP Muhammadiyah, menuntut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri secara sukarela setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang baru saja dipublikasikan.

Dalam pernyataan yang disampaikan pada Sabtu, 31 Oktober 2026, Din menyoroti dua keputusan penting: putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026, serta putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026. Ia menilai bahwa langkah pengunduran diri Gibran merupakan alternatif paling etis, elegan, dan damai.

“Namun solusi terbaik yang bersifat etis, elegan, dan damai adalah Gibran Rakabuming dengan kesadaran mengundurkan diri,” ujar Din Syamsuddin. “Jangan bertahan dan mempertahankan diri dari kesalahan yang kasat mata.”

Din juga mengimbau para pendukung Gibran, termasuk ayahnya, mantan Presiden Joko Widodo, agar tidak terus membela apa yang ia sebut sebagai “kebenaran palsu.” Ia menekankan pentingnya seluruh warga negara berperan dalam mengawal konstitusi sebagai pijakan utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kepada rakyat warga negara mari kita bersama-sama mengawal konstitusi dan menegakkannya sebagai ruh dalam kehidupan berbangsa bernegara,” tegasnya.

Menurut Din, keputusan MK dan MA harus dipatuhi oleh semua pihak sebagai bagian dari kewajiban konstitusional. “Sebagai warga negara yang baik dan taat konstitusi kita semua harus menerima keputusan dua lembaga penegak hukum itu,” katanya kepada wartawan.

Din, yang turut menginisiasi seruan 150 profesor agar Gibran turun, menuntut DPR RI dan MPR RI untuk mengambil langkah politik sesuai wewenang masing-masing. Ia menambahkan bahwa fraksi-fraksi partai politik di DPR sebaiknya tidak tinggal diam, melainkan membentuk panitia khusus (pansus) guna membahas kemungkinan pemakzulan Gibran.

“Masalah ini jika dibiarkan dan didiamkan akan menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu‑waktu,” ia mengingatkan. “Maka wis wayahe Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas demi tegaknya konstitusi dan marwah bangsa dan negara yang berdasarkan hukum.”

Din juga mengusulkan agar koalisi pendukung Prabowo memulai proses pemakzulan sekaligus menyiapkan calon wakil presiden baru melalui mekanisme konstitusional. Di antara nama‑nama yang dianggap layak ia sebut, antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat), Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional), Ahmad Sufmi Dasco (Partai Gerindra), serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Sumber: Pojok Satu