Poin Penting
  • Putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan Gibran diminta segera ditindaklanjuti
  • Din Syamsuddin mendorong DPR dan MPR membentuk pansus pemakzulan
  • Gibran dinilai sebaiknya mengundurkan diri secara sukarela

WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto diminta segera menentukan sikap atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr M. Din Syamsuddin, menilai putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 dan putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 perlu disikapi secara serius.

Putusan MA tersebut menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran tidak sah. Menurut Din, kedua putusan itu harus dilaksanakan melalui jalur konstitusional.

“Sebagai warga negara yang baik dan taat konstitusi kita semua harus menerima keputusan dua lembaga penegak hukum itu,” kata Din kepada wartawan, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Din, yang juga menjadi salah satu pemrakarsa Seruan 150 Profesor agar Gibran mundur, meminta DPR RI dan MPR RI menjalankan kewenangan politik masing-masing. Ia juga mendorong seluruh fraksi di DPR tidak pasif dan menginisiasi pembentukan panitia khusus untuk membahas pemakzulan Gibran.

“Masalah ini jika dibiarkan dan didiamkan akan menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu. Maka wis wayahe Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas demi tegaknya konstitusi dan marwah bangsa dan negara yang berdasarkan hukum.,” tegasnya.

Ia berpandangan, partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo perlu memulai proses pemakzulan sekaligus mempersiapkan kandidat wakil presiden baru sesuai mekanisme konstitusi.

Din menyebut Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional, Ahmad Sufmi Dasco dari Partai Gerindra, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai sejumlah nama yang dapat dipertimbangkan.

Namun, Din menilai pengunduran diri Gibran secara sukarela menjadi pilihan yang paling etis, elegan, dan damai.

“Namun solusi terbaik yang bersifat etis, elegan, dan damai adalah Gibran Rakabuming dengan kesadaran mengundurkan diri. Jangan bertahan dan mempertahankan diri dari kesalahan yang kasat mata,” ujar mantan Ketua PP Muhammadiyah ini.

Ia juga meminta para pendukung Gibran, termasuk ayahnya yang merupakan mantan Presiden Joko Widodo, tidak terus membela hal yang disebutnya sebagai kebenaran palsu.

Din mengajak masyarakat mengawal serta menegakkan konstitusi sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kepada rakyat warga negara mari kita bersama-sama mengawal konstitusi dan menegakkannya sebagai ruh dalam kehidupan berbangsa bernegara,” pungkasnya.

Sumber: RMOL