- Sebanyak 3.474 narapidana telah dipindahkan ke Nusakambangan sejak akhir 2024 hingga Oktober 2026
- Pemindahan terbaru melibatkan 313 napi dari lima wilayah secara serentak
- 115 warga binaan Rutan Kelas I Depok turut dipindahkan, termasuk yang terkait video viral
WartaPurwakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mencatat total 3.474 narapidana telah direlokasi ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di Nusakambangan, Jawa Tengah, dalam rentang waktu akhir 2024 sampai Oktober 2026. Angka itu disampaikan langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja, pada Rabu, 7 Oktober 2026.
"Sejak akhir 2024 hingga saat ini, sudah sebanyak 3.474 narapidana yang kami pindahkan ke Nusakambangan. Hari ini, sebanyak 313 narapidana kembali dipindahkan ke Nusakambangan," kata Tatan.
Gelombang pemindahan terkini menyasar 313 narapidana yang berasal dari lima wilayah sekaligus, yaitu Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Proses relokasi ini, menurut Tatan, bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan bagian dari penataan sistem keamanan dan pembinaan warga binaan secara menyeluruh. Setiap keputusan pemindahan didasarkan pada penilaian tingkat risiko, riwayat pelanggaran, serta kebutuhan pembinaan masing-masing individu.
Di antara kelompok yang dipindahkan, 115 warga binaan berasal dari Rutan Kelas I Depok. Sebagian dari mereka merupakan pihak yang terseret dalam sebuah video viral yang sempat menarik perhatian luas beberapa hari sebelumnya.
"Untuk yang di Rutan Depok ini ada 115 yang kami pindahkan, termasuk juga yang terdampak dalam video viral beberapa hari yang lalu, kita sudah pindahkan," ujar Tatan.
Tatan menegaskan bahwa penempatan di Nusakambangan tidak diberlakukan secara seragam bagi semua warga binaan. Penentuan lapas tujuan dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan tingkat pelanggaran yang dilakukan masing-masing napi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan sebagai sinyal tegas bahwa pelanggaran aturan di lingkungan pemasyarakatan tidak akan ditoleransi, baik dari sisi warga binaan maupun pegawai.
"Sehingga ini merupakan efek jera, kemudian sebagai peringatan. Kita tunjukkan kepada masyarakat kita tidak main-main dengan warga binaan yang melakukan pelanggaran, termasuk pegawai yang melakukan pelanggaran," pungkasnya.
Sumber: RMOL