- Tim hukum Gibran kembali membawa Sertifikat Advanced Diploma dari MDIS sebagai bukti pendidikan setara SMA
- MK sebelumnya mempertimbangkan Surat Keterangan Nomor 9149/DD.I/KS/2019 dalam perkara pencalonan Gibran
- Dokumen MDIS disebut tidak tercantum dalam Surat Keterangan yang digunakan saat pendaftaran Pilpres
WartaPurwakarta - Masih muncul pertanyaan mengenai dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA hingga gelar S1, yang disebut akan dihadirkan dalam proses hukum terkait pencalonannya.
Sorotan terutama tertuju pada ijazah SMA Gibran. Saat mendaftar Pilpres, dokumen yang digunakan bukan ijazah SMA, melainkan surat keterangan atau Suket.
Dalam perkembangan berikutnya, dokumen yang ditampilkan justru Sertifikat Advanced Diploma dari The Management Development Institute of Singapore (MDIS). Sertifikat tersebut disebut setara dengan kualifikasi A-Level dan diklaim menjadi bukti pendidikan Gibran pada jenjang menengah atas atau sederajat.
Dokumen MDIS bukan bukti baru. Sertifikat itu sebelumnya telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan disampaikan melalui ahli yang dihadirkan pihak terkait. Namun, dokumen tersebut tidak menjadi bagian dari pertimbangan hakim MK.
MK mempertimbangkan Surat Keterangan Nomor 9149/DD.I/KS/2019. Surat itu menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 UTS Insearch, Sydney, Australia. Pendidikan tersebut dinilai setara dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.
Dalam pertimbangannya, MK disebut tidak menemukan bukti ijazah SMA Gibran. Bukti berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan SMA juga dinilai tidak ditemukan.
Meski demikian, Tim Hukum Gibran kembali menggunakan Sertifikat Advanced Diploma MDIS dalam proses di PTUN. Mereka mendalilkan dokumen itu sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA.
Sementara itu, dokumen tersebut tidak tercantum dalam Surat Keterangan yang dipakai Gibran saat mendaftar. Tidak ada keterangan dalam Suket yang menghubungkan dokumen MDIS dengan dasar penyetaraan pendidikan Gibran.
Pengajuan kembali dokumen lama itu dinilai sebagai langkah hukum setelah putusan MK menyatakan tidak ditemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah SMA atau dokumen sederajat milik Gibran.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Manuver tersebut juga digambarkan sebagai upaya penyelamatan terhadap posisi politik Jokowi dan Gibran. Putusan MK dinilai telah menimbulkan persoalan besar bagi kubu tersebut, sedangkan dokumen MDIS dianggap belum cukup untuk menjawab persoalan mengenai bukti pendidikan Gibran.
Jokowi disebut berkepentingan mempertahankan posisi Gibran karena keberadaan putranya sebagai wakil presiden dinilai menjadi salah satu penghubung dengan kekuasaan. Relawan dan buzzer juga dikaitkan dengan kepentingan politik serta jabatan komisaris di sejumlah BUMN.
PSI turut disebut memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan pengaruh Jokowi. Partai tersebut dinilai bertumpu pada sosok Jokowi sehingga pemakzulan Gibran berpotensi memengaruhi daya tawar politik dan penggunaan nama Jokowi dalam meningkatkan elektabilitas partai.
Sumber: RMOL