Poin Penting
  • Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 untuk memperluas jangkauan keterbukaan informasi hingga pemerintah desa
  • Penyelesaian permohonan informasi publik Kemendagri mencapai 100 persen pada 2025 dan 99 persen per September 2026
  • Wamendagri Bima Arya memastikan optimalisasi kanal media sosial dan asistensi PPID di 514 kabupaten dan kota

WartaPurwakarta - Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel terus diperkuat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat pembaruan regulasi, peningkatan mutu layanan, serta pemanfaatan sarana digital hingga level pemerintah desa.

Penegasan mengenai komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto pada agenda Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Bima, keterbukaan informasi memegang fungsi penting dalam menopang tugas operasional Kemendagri. Prinsip ini dinilai krusial guna merawat iklim demokrasi, menyempurnakan layanan bagi masyarakat, serta mempererat koordinasi kerja antara otoritas pusat dan daerah.

“KIP ini adalah manifestasi dari kualitas demokrasi yang akan kita bangun,” ujarnya.

Wujud konkret dari komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi anyar ini memperluas mandat keterbukaan informasi publik hingga tingkat aparatur desa, sekaligus menetapkan standardisasi pelayanan, prosedur evaluasi, serta pengawasan berjenjang.

Terkait rekam jejak, Kemendagri sukses mempertahankan status kualifikasi Informatif selama enam tahun tanpa terputus. Tingkat penuntasan permintaan informasi masyarakat pun tercatat menyentuh 100 persen pada 2025, serta bertahan di angka 99 persen hingga September 2026.

Di ranah teknologi, Kemendagri mengoptimalkan operasional berbagai kanal digital, mulai dari platform Instagram, Facebook, X, TikTok, hingga YouTube. Media daring ini dimanfaatkan tidak sekadar untuk menyebarluaskan program kerja, melainkan juga guna menampung aspirasi masyarakat. Pendekatan serupa disalurkan ke 514 kabupaten dan kota melalui program asistensi, bimbingan teknis, serta evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Artinya kita pastikan aset itu semua dimaksimalkan untuk sejalan dengan misi keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

Kemendagri juga mengandalkan pemantauan media guna memetakan dinamika sentimen warga terhadap berbagai arah kebijakan. Temuan dari pemantauan tersebut kemudian dijadikan rujukan untuk merumuskan respons dan menyajikan penjelasan secara cepat ke ruang publik.

Metode pengawasan opini publik dan pemantauan informasi ini turut diterapkan untuk mendukung tugas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, guna memastikan setiap tahap pemulihan daerah terdampak dapat dipantau masyarakat secara transparan.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional