Poin Penting
  • Putusan MA 30 Okt 2026 batalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran
  • MK 6 Okt 2026 tidak temukan bukti ijazah luar negeri
  • DPD PA GMNI ajukan lima tuntutan, termasuk pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden

WartaPurwakarta - DPD PA GMNI Jakarta Raya mengeluarkan lima tuntutan setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang menyoroti keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. MA menolak keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang sebelumnya dipakai untuk mengklaim penyetaraan Gibran setara SMA. Sementara itu, pertimbangan MK menegaskan tidak ada bukti yang cukup mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang minimal SMA.

Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, Miartiko Gea, menegaskan bahwa kedua keputusan tersebut membuka persoalan hukum yang harus ditelusuri lebih lanjut. “Jabatan publik harus berdiri di atas legalitas, integritas, dan pertanggungjawaban. Tidak boleh ada pejabat negara yang berada di atas hukum,” ujarnya pada Kamis, 5 November 2026. Miartiko menambahkan bahwa Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki pendidikan minimal SMA atau setara, serta menyinggung relevansi Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dalam konteks pemberhentian pejabat tinggi.

Berikut lima tuntutan yang disampaikan DPD PA GMNI Jakarta Raya:
1. Gibran Rakabuming Raka diminta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024‑2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas legalitas dokumen pendidikan yang dipergunakan dalam proses pencalonan.
2. DPR RI diminta mengaktifkan fungsi pengawasan, melakukan penyelidikan mendalam, dan bila terbukti melanggar Pasal 7A UUD 1945, menindaklanjuti melalui prosedur konstitusional Pasal 7B.
3. Polri diarahkan menyelidiki proses penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, termasuk dasar hukum, kelengkapan berkas, prosedur verifikasi, serta tanggung jawab pejabat yang mengeluarkan surat tersebut, dengan mempertimbangkan Pasal 391 dan Pasal 492 KUHP bila terdapat indikasi tindak pidana.
4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diminta membuka dokumen terkait serta menjelaskan secara transparan seluruh prosedur administratif, dasar hukum, dan mekanisme penerbitan surat penyetaraan tersebut.
5. KPU RI diminta meninjau kembali proses verifikasi persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024, termasuk kriteria penerimaan dokumen dan standar pemeriksaan yang dipakai.

Miartiko menegaskan bahwa isu ini tidak sekadar persoalan pribadi, melainkan berimplikasi pada kredibilitas demokrasi dan supremasi hukum. “Kami menolak kriminalisasi, tetapi juga menolak impunitas. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang, termasuk pejabat negara,” katanya. DPD PA GMNI Jakarta Raya juga mengajak masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, dan elemen bangsa lainnya untuk mengawal perkembangan ini secara kritis, objektif, dan konstitusional.

Sumber: RMOL