- DPR akan ambil keputusan hak angket Gibran pasca sidang 10/11/2026
- Penundaan disebabkan belum masuk masa sidang dan menunggu putusan Mahkamah Agung
- Fraksi PKB dan PKS mengusulkan hak angket untuk selidiki dokumen pendidikan Gibran
WartaPurwakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa parlemen akan memutuskan langkah selanjutnya terkait pengajuan hak angket untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah masa sidang resmi dimulai pada Selasa, 10 November 2026.
Menurut Dasco, sejumlah organisasi masyarakat serta anggota DPR lintas fraksi menuntut penggunaan mekanisme legislatif untuk menyalurkan aspirasi mereka terkait isu wakil presiden. Ia menambahkan, “Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres.”
Penundaan keputusan disebabkan belum terjadinya masa sidang serta belum terselenggaranya rapat pimpinan atau rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan semua fraksi. “Kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR,” ujar Dasco.
Ia menegaskan DPR akan segera menanggapi sorotan publik yang tengah berkembang. “Oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh DPR,” tambahnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Isu hak angket muncul setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan Gibran. Fraksi-partai PKB dan PKS menjadi pengusul utama hak angket, menekankan tujuan penyelidikan bukan sebagai proses peradilan, melainkan untuk menelaah pelaksanaan kebijakan serta mengusut pertanggungjawaban terkait dokumen pendidikan tersebut secara objektif dan transparan.
Sumber: INDOPOSCO - Politik