- DPR diminta membentuk panitia khusus Ijazah Gate
- Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 tidak menemukan bukti ijazah luar negeri Gibran
- Anggota PKS tekankan pentingnya transparansi dan kesetaraan hukum
WartaPurwakarta - Rofik Hananto, anggota DPR dari Fraksi PKS, menekankan pada Selasa, 10 November 2026, perlunya Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Khusus yang diberi nama “Ijazah Gate” guna menindaklanjuti isu yang tengah mengemuka di publik. Ia menyatakan, “Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus ‘Ijazah Gate’ sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik.”
Isu Ijazah Gate muncul setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pada 6 Oktober 2026, yang menolak permohonan terkait penyetaraan pendidikan setara SMA bagi Wakil Presiden calon Gibran Rakabuming Raka. Menurut Rofik, putusan tersebut berbunyi, “Putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setara SMA. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.”
Rofik menambahkan bahwa pembentukan panitia khusus di DPR tidak dimaksudkan untuk mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan proses verifikasi dokumen pencalonan berlangsung dengan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengutip, “Pansus ini penting bukan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hukum atas proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden.”
Dalam penjelasannya, Rofik menegaskan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum bagi semua pihak, termasuk mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan. “Kami berpandangan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan,” ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia memperingatkan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa hukum bersikap tegas terhadap rakyat namun relaks ketika berhadapan dengan pejabat tinggi. “Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan,” tegas Rofik.
Sumber: RMOL