Poin Penting
  • MK tidak temukan bukti ijazah SMA Gibran
  • Deddy Yevri Sitorus usulkan DPR bentuk Pansus atau Angket
  • Putusan MK dapat diproses hukum atau politik

WartaPurwakarta - Komisi II DPR RI menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait persyaratan pendidikan calon wakil presiden, khususnya mengenai Gibran Rakabuming Raka. Anggota Komisi II dari Fraksi PDI‑Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa inti temuan MK adalah tidak adanya bukti sahih bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA, yang menjadi salah satu syarat pencalonan.

"Menurut saya, yang paling penting dari putusan itu adalah fakta bahwa MK tidak menemukan bukti bahwa Gibran punya ijazah SMA atau yang setara. Itu berarti dia sejak awal tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden," ujar Deddy kepada wartawan pada Rabu, 7 Oktober 2026. Ia menambahkan bahwa apabila Gibran tetap terpilih meski dipertanyakan kelayakannya, hal tersebut berpotensi melanggar pasal 7A dan 7B UUD 1945. "Itulah menurut saya kenapa MK menyerahkan kepada lembaga lain untuk melakukan proses hukum dan/atau mekanisme politik untuk menindaklanjuti," tambahnya.

Menurut Deddy, pihak yang memiliki kedudukan hukum dapat mengajukan gugatan terhadap pihak‑pihak yang diduga terlibat dalam manipulasi persyaratan pencalonan. Dari sisi politik, ia menilai DPR memiliki opsi untuk menanggapi keputusan MK melalui mekanisme yang tersedia, seperti pembentukan panitia khusus (Pansus) atau penyelidikan melalui Angket. "Secara politis sangat mungkin bagi DPR untuk menindaklanjuti putusan MK ini melalui mekanisme yang tersedia, seperti Pansus dan/atau Angket," tegasnya.

Putusan MK sendiri dikeluarkan pada sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. Meskipun MK menolak gugatan PHPU dengan nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026, MK menyatakan bahwa tidak adanya ijazah setara SMA pada Gibran tidak serta merta menghalangi ia menjadi wakil presiden. Gugatan tersebut diajukan oleh 12 pemohon, termasuk pakar tata negara Denny Indrayana, sejumlah anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta perwakilan KIPP dan Partai Ummat.

Sumber: RMOL