- DPR minta segera dibentuk UU Penyadapan
- Yanuar Arif Wibowo dorong UU Satu Data untuk integrasi dan keamanan
- Kekhawatiran atas pengawasan tanpa regulasi dapat menggerogoti privasi masyarakat
WartaPurwakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Yanuar Arif Wibowo, menuntut pemerintah serta parlemen untuk mempercepat penyusunan Undang-Undang (UU) yang mengatur penyadapan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis, 5 November 2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Menurut Yanuar, regulasi khusus diperlukan agar kegiatan pemantauan dan pengawasan tetap berada dalam batas hukum, sekaligus menjamin hak privasi setiap warga negara. “Memang harus dibentuk satu regulasi yang mengatur tentang penyadapan. Nah, ini harus disegerakan ya, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas monitoring, surveillance, dan seterusnya itu, bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Yanuar menambahkan pentingnya pembentukan UU Satu Data Indonesia. Ia menilai undang-undang tersebut dapat mengatasi fragmentasi data antar lembaga, memperkuat integrasi data nasional, dan tetap melindungi data pribadi. “Sedari awal data di Indonesia ini sangat rentan. Saya waktu itu sempat juga di Bareskrim, saya juga ikut dipanggil SDI ini, catatannya adalah bagaimana kita bisa menjaga data ini di tengah derasnya teknologi digital, kemudian artificial intelligence, dan banyaknya terjadi kebocoran dari beberapa lembaga,” jelasnya.
Politisi fraksi PKS itu menekankan bahwa perangkat pengawasan yang dibiayai anggaran negara harus memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat diaudit secara transparan. Ia juga mengingatkan agar pengawasan negara tidak menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat. “Jangan kemudian semua rakyat ini jadi saling tengok, gitu ya, saling merasa, jangan-jangan kita disadap, gitu. Jadi, kita merasa tidak aman dan kehilangan privasi di Indonesia,” tambahnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Yanuar berharap kedua regulasi yang diusulkannya dapat meningkatkan keamanan data sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Sumber: INDOPOSCO - Politik