Poin Penting
  • Yuddy Chrisnandi mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan negeri dari SD hingga perguruan tinggi
  • Realisasi program diusulkan dimulai bertahap pada tahun anggaran 2027 dari wilayah 3T dan perdesaan termiskin
  • Pembiayaan dinilai dapat ditopang APBN lewat efisiensi dan pemfokusan ulang anggaran belanja negara

WartaPurwakarta - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus pungutan biaya di seluruh institusi pendidikan negeri dari jenjang SD hingga perguruan tinggi memperoleh respons positif dari kalangan akademisi. Kebijakan tersebut dipandang sebagai terobosan krusial dalam memperluas akses pembelajaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dukungan tersebut datang dari Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2014-2016 ini mengapresiasi tekad kepala negara dalam meringankan tanggungan biaya sekolah masyarakat. Yuddy sendiri mengaku merasakan langsung manfaat fasilitas belajar dari negara di seluruh tingkatan studinya.

"Saya sejak masuk Sekolah Dasar hingga menyelesaikan Doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri. SD, SMP, SMA saya di sekolah negeri di Cirebon, S1 saya di Unpad, S2 dan S3 saya di UI, semuanya sekolah yang dibiayai negara," ujar Yuddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Jumat (25/9/2026).

"Biayanya masih terasa ringan bagi orang tua saat itu dibandingkan sekolah swasta, namun tetap tidak mudah melaluinya dengan berbagai keperluan belajar lainnya. Terlebih di era sekarang, biaya sekolah menjadi beban yang cukup berat bagi para orang tua, bahkan bagi yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri," sambungnya.

Persoalan ongkos studi ini dinilai Yuddy masih menjadi ganjalan utama bagi warga lapisan menengah ke bawah. Menanggapi polemik kemampuan kas negara, figur yang pernah mengemban tugas sebagai Duta Besar RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia periode 2017-2021 tersebut menekankan pentingnya komitmen politik anggaran.

"Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan. Ini soal keberanian mengambil keputusan politik, dan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian itu," jelasnya.

Dari segi fiskal, Yuddy meyakini kapasitas APBN mampu membiayai agenda besar tersebut melalui perombakan prioritas serta efisiensi berbagai pos pembangunan, tanpa perlu menunggu penerimaan dari penyitaan aset tindak pidana korupsi.

Ia pun menyarankan agar implementasi program digulirkan secara bertingkat mulai tahun anggaran 2027. Lembaga pendidikan negeri di kawasan tertinggal, terdepan, terluar, serta kantong-kantong kemiskinan di perdesaan disarankan menjadi sasaran tahap perdana.

"Mulai dari SD hingga SLTA terlebih dahulu, kemudian bertahap ke wilayah perkotaan, hingga pada saatnya menjangkau perguruan tinggi negeri," jelas Yuddy.

Langkah ini dinilai selaras dengan kewajiban konstitusi perihal pemenuhan hak belajar warga negara serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait jaminan pendidikan dasar bebas biaya, baik pada institusi pelat merah maupun swasta.

"Kebijakan Presiden Prabowo ini menerjemahkan mandat konstitusi ke dalam tindakan nyata. Kalau ini berjalan, kita sedang membangun tangga bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk naik kelas, persis seperti yang saya alami dulu," tambahnya.

Demi optimalnya program tersebut, ia menekankan perlunya perencanaan eksekusi yang matang disertai tata kelola akuntabel agar manfaatnya tepat sasaran ke kalangan yang paling membutuhkan.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional