Poin Penting
  • Rata‑rata nilai 4/10 dari empat penilai
  • Skor individu: 3, 3, 6,9, 11/100
  • Kritik utama pada anggaran pendidikan dan pengangkatan Sekretaris Kabinet

WartaPurwakarta - Empat figur akademik dan aktivis memberikan penilaian terhadap dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menghasilkan nilai rata‑rata hanya empat pada skala sepuluh. Penilai tersebut meliputi Prof. Susi Dwi Harijanti, guru besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran; Hendri Satrio, analis komunikasi politik; Virdian Aurellio, aktivis sekaligus konten kreator politik; dan Feri Amsari, pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Masing‑masing evaluator menerima selembar kertas putih dan spidol berukuran besar, lalu diminta menuliskan angka penilaian menggunakan skala 1‑10. Prof. Susi dan Feri Amsari memberikan nilai tiga, Hendri Satrio menilai 6,9, sedangkan Virdian Aurellio mencatat angka 11 dari 100. Jika keempat angka tersebut dijumlahkan dan dibagi empat, hasilnya ialah empat poin.

Hendri Satrio, yang akrab dipanggil “Hensat”, menjadi pemberi nilai tertinggi. Ia menanggapi skor 6,9 dengan candaan, “Ya, nakal aja angkanya,” sambil menambahkan, “Salah satunya adalah Jumat berkah. Kalau enggak hari Jumat mungkin ini lebih turun lagi.” Menurutnya, meski terdapat banyak hal yang perlu dikritisi, “Tapi banyak juga hal baik yang harus disyukuri. Walaupun susah juga nyari yang disyukuri, ya,” ujarnya.

Prof. Susi menyamakan nilai pemerintahan dengan prestasi seorang mahasiswa. “Berarti ee mahasiswanya itu tidak memenuhi (tidak lulus). Kalau di kelas itu learning outcome, tujuan pembelajaran,” katanya, menekankan bahwa rakyat menjadi tolok ukur pencapaian. Ia menyoroti bidang pendidikan, mengklaim bahwa “Karena saya orang pendidikan, maka learning outcome‑nya itu menjadi sangat jelek.” Menurutnya, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan malah “dipakai untuk yang bukan pendidikan (MBG), gitu,” sehingga ia memutuskan memberi nilai tiga. “Itu alasan saya kenapa saya kasih nilai tiga. Jadi, learning outcome‑nya itu enggak tercapai gitu, ya,” tambahnya.

Feri Amsari menilai tiga dari sepuluh sebagai angka yang “sudah bagus” mengingat langkah awal pemerintahan yang, menurutnya, “menabrak konstitusi.” Ia merujuk pada keputusan Prabowo yang mengangkat Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, yang dinilai melanggar Pasal 47 ayat (2) Undang‑Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, karena melibatkan perwira aktif TNI dalam jabatan sipil di luar kementerian yang ditetapkan.

Penilaian gabungan ini mencerminkan pandangan skeptis empat pakar terhadap kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah selama dua tahun terakhir, dengan sorotan khusus pada alokasi dana pendidikan dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Sumber: Pojok Satu