- Dua pakar dari bidang komunikasi politik dan hukum menilai empat pimpinan DPD RI layak masuk bursa cawapres pendamping Prabowo
- Keempat nama tersebut adalah Sultan Baktiar Najamudin, GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung
- Secara konstitusional, wakil presiden pengganti tidak diwajibkan berasal dari partai politik berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945
WartaPurwakarta - Dua akademisi dari latar keilmuan berbeda secara bersamaan menyatakan bahwa empat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pantas diperhitungkan dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya dinilai menguasai persoalan kedaerahan, memiliki pengalaman pemerintahan, serta jaringan politik nasional yang kuat.
Pandangan tersebut dikemukakan oleh pakar komunikasi politik Prof. Dr. Dra. Lely Arrianie, M.Si., dan pakar hukum Dr. Lismanida, S.H., M.H. Kedua akademisi ini satu suara bahwa kompetensi para pimpinan DPD RI dapat menjadi pelengkap bagi kepemimpinan Prabowo.
Menurut Lely, presiden dan wakil presiden yang ideal justru tidak perlu memiliki latar belakang serupa. Perbedaan kapasitas di antara keduanya malah bisa menjadi kekuatan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif.
"Satu militer, satunya sipil. Satu partai politik, satunya nonpartai. Satu berpikir makro, satunya memahami persoalan teknis pemerintahan. Satu mengurus kepentingan nasional, satunya menguasai dan merepresentasikan daerah. Ini pasangan yang saling melengkapi," ujar Lely dalam keterangan, Selasa (17/11/2026).
Akademisi LSPR Institute itu menyebutkan empat nama yang dianggap memenuhi kriteria tersebut, yaitu Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin beserta tiga wakil ketuanya, GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Keempatnya, menurut Lely, merupakan paket lengkap untuk mengisi kursi wakil presiden.
Lely juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo dalam memperkokoh relasi pusat dan daerah. Persoalan tersebut mencakup tekanan fiskal akibat penyesuaian dana transfer ke daerah, kesenjangan pembangunan, minimnya infrastruktur, konflik sumber daya alam, hingga isu otonomi khusus dan penanggulangan bencana.
Para pimpinan DPD RI, lanjutnya, memiliki keunggulan tersendiri karena selama ini berhadapan langsung dengan berbagai problematika daerah. Lely menekankan bahwa keterwakilan daerah dalam pemerintahan nasional tidak cukup hanya ditentukan oleh asal wilayah, melainkan harus dibarengi kemampuan memahami serta memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah.
Di sisi lain, Lismanida menegaskan bahwa dari perspektif konstitusi, tidak ada ketentuan yang mewajibkan wakil presiden pengganti berasal dari partai politik. Ia merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa ketika jabatan wakil presiden kosong, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diajukan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
"Secara konstitusi tidak ada kewajiban wakil presiden pengganti harus berasal dari partai politik. Karena itu, figur nonpartai yang memiliki kapasitas dan pengalaman pemerintahan juga layak dipertimbangkan," jelas Lismanida.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pakar hukum perdata tersebut berpendapat bahwa wakil presiden semestinya mampu mendukung presiden dalam menjalankan roda pemerintahan melalui pembagian tugas yang saling mengisi. Presiden dapat memusatkan perhatian pada strategi nasional, hubungan luar negeri, dan pertahanan, sementara wakil presiden mengoordinasikan pembangunan daerah, otonomi khusus, serta percepatan pemerataan pembangunan.
Lismanida turut menyebut Sultan Baktiar Najamudin, GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung sebagai figur yang layak diperhitungkan. Pengalaman mereka di ranah pemerintahan daerah maupun parlemen menjadi bekal penting untuk memahami birokrasi, membangun jejaring politik, dan menjawab tantangan pembangunan.
Meski begitu, Lely mengakui bahwa nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat ini cukup menonjol dalam perbincangan seputar bursa cawapres. Namun, ia menilai Dasco tetap memiliki peran strategis di lembaga legislatif.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional