Poin Penting
  • FKBI mengapresiasi penerbitan fatwa haram rokok elektrik oleh MUI serta aturan kawasan tanpa rokok di Universitas Indonesia
  • Tulus Abadi menyarankan MUI memperluas fatwa haram total pada rokok konvensional
  • Pemerintah dinilai masih lamban menegakkan PP Kesehatan dan dikritik akibat menahan tarif cukai tembakau

WartaPurwakarta - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, mendesak pemerintah agar membuktikan komitmen nyata terhadap perlindungan kesehatan masyarakat lewat penegakan aturan serta pengetatan kebijakan tembakau. Desakan tersebut mengemuka seiring momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026 bertema "Sehat untuk Semua" pada Kamis (12/11/2026).

Menurut Tulus, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Universitas Indonesia (UI) layak diapresiasi atas langkah konkret menghadirkan ruang hidup yang lebih sehat. MUI diketahui telah menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mengenai status keharaman total bagi rokok elektrik atau vape.

Ketetapan tersebut dipandang sebagai dorongan moral strategis yang semestinya diadopsi ke dalam kerangka regulasi formal negara.

"Fatwa MUI adalah seruan moral, baik bagi masyarakat maupun negara. Melalui fatwa tersebut, MUI meminta pemerintah menghadirkan regulasi atau peraturan perundang-undangan sebagai pijakan hukum positif untuk melarang rokok elektrik," ujar Tulus melalui gawai, Kamis (12/11/2026).

Pemberhentian konsumsi vape dinilai sangat krusial guna melindungi perokok aktif, perokok pasif, serta lingkungan hidup dari bahaya kesehatan, di tengah tingkat konsumsi rokok elektrik nasional yang diperkirakan telah mencapai tiga persen populasi. Selain itu, Tulus menyarankan agar MUI memperluas cakupan fatwa tersebut ke rokok berbasis tembakau konvensional.

"Kami menyarankan agar MUI segera memberlakukan fatwa haram total untuk rokok konvensional karena dampaknya sama, bahkan lebih kompleks daripada rokok elektrik," tegasnya.

Tulus juga menyambut baik langkah pimpinan UI yang memberlakukan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2026 perihal Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kebijakan internal ini dinilai selaras dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Kedisiplinan seluruh sivitas akademika, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga staf kampus, dinilai menjadi kunci utama keberhasilan regulasi itu.

"Harus ada penegakan aturan secara serius di internal UI, termasuk pemberian sanksi tegas bagi siapa pun yang melanggarnya," jelas Tulus.

Langkah tegas UI diharapkan menjadi contoh bagi institusi pendidikan tinggi lain di tanah air dalam memupuk budaya hidup sehat. Kendati demikian, Tulus menyoroti kinerja pemerintah yang dinilai belum optimal menunjukkan keberpihakan terhadap kesehatan publik.

Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2024 dinilai masih terhambat meski telah diundangkan sejak 2024. Selain itu, FKBI melontarkan kritik terhadap kebijakan tarif cukai rokok yang tidak mengalami kenaikan selama kurun waktu 2025 hingga 2026, serta sinyal stagnasi lanjutan pada 2027, padahal instrumen cukai memegang peranan krusial dalam menekan konsumsi tembakau di masyarakat.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional