- Forum Guru Besar Indonesia menerbitkan surat terbuka tertanggal 19 Oktober 2026
- Mereka menyoroti implikasi moral Putusan MK Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terhadap legitimasi kepemimpinan nasional
- Gibran didesak mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia
WartaPurwakarta - Forum Guru Besar Indonesia mendesak Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Desakan itu dituangkan dalam surat terbuka berjudul “Menjaga Marwah Konstitusi, Etika Bernegara, dan Legitimasi Kepemimpinan Nasional” yang ditandatangani ratusan guru besar di Indonesia.
Surat tersebut bertanggal 19 Oktober 2026. Isinya menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Forum Guru Besar Indonesia menilai putusan itu menimbulkan persoalan moral dan etika terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran. Mereka juga menyoroti pertimbangan hakim yang tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen atau ijazah luar negeri yang setara dengan pendidikan SLTA sederajat saat digunakan untuk pendaftaran Pilpres 2024.
Menurut forum tersebut, MK memang tidak menjatuhkan sanksi diskualifikasi karena berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon serta batasan prosedural dalam hukum formal. Namun, persoalan itu dinilai tetap berdampak secara moral terhadap legitimasi kepemimpinan nasional yang sedang berlangsung.
Surat terbuka itu memuat tiga hal yang disebut sebagai keprihatinan sekaligus desakan moral, yakni merosotnya keteladanan dan etika bernegara, munculnya krisis legitimasi di kalangan generasi muda serta institusi pendidikan, dan timbulnya beban politik bagi Presiden serta stabilitas nasional.
Para guru besar juga mengaitkan persoalan tersebut dengan integritas pejabat publik dan pentingnya keteladanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Bagaimana mungkin kami, para pendidik di perguruan tinggi, dapat terus menanamkan nilai-nilai integritas akademik, kerja keras, kejuangan, dan kepatuhan hukum kepada jutaan mahasiswa, jika di saat yang sama, posisi Wakil Presiden Republik Indonesia diraih melalui proses yang cacat secara administratif?” demikian salah satu petikan surat tersebut, dikutip Selasa, 20 Oktober 2026.
Forum Guru Besar Indonesia memperingatkan, polemik mengenai legitimasi moral kepemimpinan dapat mengurangi kredibilitas pemerintah, baik di dalam negeri maupun di mata internasional.
Mereka kemudian meminta Gibran mengambil keputusan untuk mundur demi mempertahankan kehormatan lembaga kepresidenan dan etika kehidupan berbangsa.
“Oleh karena itu, demi menjaga marwah lembaga Kepresidenan, memulihkan etika kehidupan berbangsa, kebaikan serta keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ini kami menghimbau dan mendesak Saudara Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengambil langkah kesatria dan berjiwa besar dengan menyatakan Mengundurkan Diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” tulis pernyataan Forum Guru Besar Indonesia.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain kepada Gibran, forum itu meminta Presiden RI Prabowo Subianto memandang polemik tersebut tidak hanya sebagai persoalan politik, tetapi juga sebagai ujian atas komitmen menjaga etika di lingkungan pemerintahan.
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut diminta bersikap bijaksana saat menyampaikan pandangan mengenai masalah tersebut.
“(Presiden RI Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi) justru menjadi alamat surat,” kata Prof Din Syamsuddin saat dikonfirmasi RMOL beberapa saat lalu.
Surat terbuka itu mencantumkan 13 nama inisiator. Sembilan nama yang tercantum dalam naskah tersebut adalah Prof. M. Din Syamsuddin, Prof. Ryaas Rasyid, Prof. Ganjar Kurnia, Prof. Idrus Paturusi, Prof. Nuhfil Hanani, Prof. M. Nasih, Prof. Amran Razak, Prof. La Ode M. Aslan, dan Prof. Pro.
Sumber: RMOL