Poin Penting
  • Forum Silaturahmi harapkan Wapres baru menjadi mitra strategis Prabowo
  • Konstitusi mengatur MPR pilih Wapres dalam 60 hari dari dua nama Presiden
  • Bambang Soesatyo tekankan transisi harus tertib dan fokus pada agenda nasional

WartaPurwakarta - Forum Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR/DPR RI periode 1999–2024 menaruh ekspektasi tinggi agar pengganti Gibran Rakabuming Raka dapat berperan sebagai mitra strategis Presiden Prabowo Subianto. Menurut mereka, calon wakil presiden yang nanti terpilih harus dapat menjalin kerja sama erat dengan Presiden, kabinet, lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh lapisan masyarakat demi percepatan penyelesaian permasalahan nasional.

Bambang Soesatyo, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua MPR RI ke-15, Ketua DPR RI ke-20, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran harus diperlakukan secara objektif, dewasa, dan berlandaskan konstitusi. Ia menambahkan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden harus mengikuti prosedur konstitusional yang teratur, bukan menjadi ajang perdebatan politik yang mengganggu fokus pemerintahan.

Dalam keterangan yang diberikan pada Sabtu (14/11/2026), Bamsoet menyatakan, "Forum Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR/DPR RI periode 1999–2024 berharap Wapres baru (pengganti Gibran Rakabuming Raka,red) yang terpilih nantinya memiliki kapasitas, pengalaman, ketenangan, serta kemampuan membangun sinergi. Ia harus menjadi partner kerja Presiden Prabowo yang efektif dalam mempercepat penyelesaian masalah-masalah bangsa,".

Ia menjelaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang‑Undang Dasar 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR wajib mengadakan sidang paling lambat enam puluh hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diajukan Presiden. Ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 46 Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.

Bambang Soesatyo menambahkan, "Konstitusi telah memberi jalan yang jelas. Presiden mengusulkan dua calon, lalu MPR memilih satu di antaranya. Semua pihak harus menghormati mekanisme tersebut agar transisi berjalan tertib, lancar, dan menjaga kepercayaan rakyat kepada institusi demokrasi,". Ia menegaskan bahwa kekosongan posisi wakil presiden tidak menghentikan jalannya pemerintahan; Presiden tetap melaksanakan seluruh wewenang konstitusional, sementara MPR menjalankan mandatnya untuk memilih pengganti hingga akhir masa jabatan 2024–2029.

Menurut Bamsoet, pengganti wakil presiden harus segera menyatu dalam ritme kerja pemerintahan. Tantangan nasional menuntut kepemimpinan yang solid dan berorientasi hasil, mulai dari menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, menciptakan lapangan kerja, mempercepat hilirisasi industri, hingga meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan serta memastikan pemerataan pembangunan antar‑daerah.

Ia menegaskan, "Yang dibutuhkan bangsa saat ini bukan kompetisi kepentingan, melainkan kolaborasi kepemimpinan. Presiden Prabowo memerlukan Wakil Presiden yang mampu memperkuat koordinasi, menjembatani komunikasi antarlembaga, mengawal program prioritas, serta hadir membantu mencari solusi atas persoalan rakyat."

Forum Silaturahmi juga mengajak seluruh kekuatan politik dan elemen bangsa untuk menjaga suasana tetap kondusif. Menurutnya, proses konstitusional harus dilaksanakan dengan semangat persatuan, tanggung jawab kenegaraan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, sehingga terwujud wakil presiden yang dapat bekerja selaras dengan Presiden Prabowo dan memperkuat efektivitas pemerintahan.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional