- Front Rakyat Bersatu menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR pada 12 November 2026 menuntut pengusutan suket penyetaraan SMA Gibran
- Koordinator aksi Aburizal Bahta meminta DPR menekan APH untuk menyelidiki dugaan unsur pidana dalam penerbitan suket tersebut
- Peserta aksi Fauzan Ohorella menegaskan pengunduran diri Gibran tidak otomatis menghapus persoalan hukum terkait dokumen itu
WartaPurwakarta - Ratusan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Bersatu turun ke jalan di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 12 November 2026. Aksi tersebut memusatkan tuntutan pada satu isu, yakni desakan agar aparat penegak hukum mengusut proses penerbitan surat keterangan penyetaraan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator aksi, Aburizal Bahta, menyatakan dalam orasinya bahwa persoalan surat keterangan atau suket penyetaraan itu tidak boleh selesai hanya sebatas perdebatan politik maupun pernyataan pengunduran diri semata. Ia menilai DPR perlu menggunakan fungsi pengawasannya untuk mendorong aparat bertindak.
"Kedatangan kami ke sini meminta kepada DPR agar menekan aparat untuk mengusut keluarnya suket milik Gibran yang kami duga ada unsur tindak pidananya," kata Abu dalam orasinya.
Senada dengan itu, peserta aksi lainnya, Fauzan Ohorella, menegaskan bahwa pernyataan pengunduran diri yang disampaikan Gibran tidak serta-merta memadamkan persoalan hukum yang melekat pada proses penerbitan dokumen tersebut.
"Nah, yang menjadi kecurigaan kami, suket ini adalah tindakan yang kami duga mengandung unsur pidana dan harus diusut oleh APH," kata Fauzan.
Fauzan turut mengingatkan bahwa tata kelola administrasi negara tidak bisa disamakan begitu saja dengan mekanisme pengunduran diri dalam hubungan kerja di sebuah perusahaan. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki jalur pertanggungjawaban, baik secara administratif maupun pidana, yang harus ditempuh secara prosedural.
"Jangan seolah-olah setelah menyampaikan pengunduran diri, peristiwa penerbitan suket penyetaraan ini juga otomatis selesai," tegas Fauzan.
Ia menambahkan bahwa setiap dugaan pelanggaran dalam penerbitan dokumen negara wajib diperiksa secara objektif, transparan, dan berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bila unsur pidana terbukti, aparat dinilai harus bertindak sesuai kewenangan tanpa terpengaruh tekanan politik dari pihak mana pun.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Menutup rangkaian orasi, Aburizal Bahta kembali mengajak masyarakat luas untuk ikut mengawal persoalan ini agar proses penegakan hukum tidak terhenti di tengah jalan.
"Jangan sampai kita terkecoh dengan pernyataan pengunduran diri Gibran, lalu melupakan persoalan yang kami nilai perlu ditelusuri lebih jauh, khususnya dugaan tindak pidana terkait suket penyetaraan tersebut," tutup Aburizal.
Sumber: RMOL