- Gede meminta pemerintah menagih hak negara dari empat bank penerima obligasi rekap
- Total dana yang disebut mencapai sekitar Rp212,1 triliun
- Negara pernah menguasai 92,8 persen saham BCA pada 1999
WartaPurwakarta - Gede meminta Presiden Prabowo Subianto membuka kembali persoalan dana obligasi rekapitalisasi yang diterima empat bank swasta setelah krisis moneter 1997-1998. Menurut dia, negara dan masyarakat memiliki hak untuk menagih dana yang selama ini dibayarkan melalui APBN.
“Saatnya negara dan rakyat meminta haknya kepada empat bank swasta yang saya sebutkan tadi. Ini sudah waktunya. Kita memiliki presiden yang berani untuk melakukan itu sekarang,” tegas Gede dalam Podcast Forum Keadilan TV Madilog, dikutip Sabtu malam, 31 Oktober 2026.
Ia mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya penyelamatan perbankan setelah krisis moneter. Pembayaran kewajiban itu kemudian dibebankan kepada negara secara bertahap melalui penerimaan APBN, termasuk pajak dan pembiayaan yang bersumber dari utang pemerintah.
Menurut Gede, empat bank penerima obligasi rekap itu adalah BCA, Danamon, Permata, dan CIMB Niaga. Nilai dana yang dikaitkan dengan keempat bank tersebut disebut mencapai sekitar Rp212 triliun.
“Yang menerima dana obligasi rekap ada BCA, Danamon, Permata, dan CIMB Niaga. Empat bank ini sekitar Rp212 triliun dan itu dibayar oleh rakyat,” ujarnya.
BCA disebut menjadi penerima terbesar. Gede menyebut dana rekapitalisasi yang diterima BCA berada di kisaran Rp60,8 triliun. Berdasarkan perhitungannya, kewajiban negara untuk membayar dana tersebut berkembang menjadi sekitar Rp161 triliun sepanjang 1999-2020.
Ia merinci beban untuk BCA mencapai sekitar Rp161 triliun, Danamon Rp28 triliun, Permata Rp8,8 triliun, dan CIMB Niaga Rp14,3 triliun. Jika dijumlahkan, nilainya sekitar Rp212,1 triliun.
“Kenapa kita bisa terus-menerus menyuntik bank yang sebenarnya sudah sehat sejak lama? Ratusan triliun lebih sudah dibayarkan, tetapi kita dulu hanya mendapatkan uang sekitar Rp5 triliun,” jelasnya.
Selain mempertanyakan besarnya dana yang telah dikeluarkan negara, Gede menyoroti tidak adanya lagi kepemilikan saham pemerintah di BCA. Ia meminta publik mempertanyakan alasan negara tidak lagi memiliki saham di bank tersebut, meski pernah menggelontorkan dana besar untuk menyelamatkannya.
Pada 1999, pemerintah melalui BPPN pernah menguasai 92,8 persen saham BCA. Kepemilikan itu kemudian dikurangi melalui sejumlah aksi divestasi, termasuk penawaran kepada publik dan penjualan kepada investor strategis.
Gede menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi lebih luas, bukan hanya menyelesaikan aspek administratif program rekapitalisasi. Evaluasi itu, kata dia, diperlukan untuk memastikan negara memperoleh hak ekonominya secara proporsional.
Ia menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum untuk kembali memeriksa persoalan tersebut.
Obligasi rekapitalisasi diterbitkan pemerintah pada 1998 sebagai bagian dari penanganan krisis moneter 1997-1998. Obligasi itu diberikan kepada sejumlah bank pelat merah dan bank swasta, sedangkan pembayaran bunganya bersumber dari APBN.
Kajian Bank Indonesia mencatat pemerintah menanggung pembayaran pokok dan bunga obligasi dalam jumlah besar. Pada periode 1999-2002, pengeluaran pemerintah untuk obligasi pemerintah tercatat Rp194,38 triliun, sementara penerimaan yang dicatat mencapai Rp108,63 triliun. Angka tersebut mencakup cakupan yang lebih luas daripada empat bank yang disebut Gede.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Besarnya beban obligasi rekap juga pernah menjadi perhatian Pansus BLBI DPD RI pada 2022. Pansus itu mencatat APBN 2022 menanggung pembayaran bunga obligasi rekap BLBI sebesar Rp47,78 triliun per September 2022.
Selain itu, pansus menemukan adanya ketidakwajaran dalam penjualan aset BCA oleh BPPN kepada pembeli baru.
Pengamat hukum sekaligus pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho juga pernah menyampaikan persoalan serupa. Pada 2026, setelah pemerintah menyatakan utang BLBI lunas, ia mengingatkan bahwa hak tagih negara kepada obligor dan debitur masih berlangsung. Ia juga meminta kejelasan mengenai beban bunga obligasi rekap.
Program rekapitalisasi dijalankan untuk memulihkan kondisi perbankan dan mempertahankan stabilitas keuangan. Namun, besarnya biaya yang dibayar melalui APBN masih memunculkan pertanyaan mengenai manfaat akhirnya bagi negara.
Dana rekapitalisasi, pembayaran bunga obligasi, dan hasil penjualan saham pemerintah merupakan komponen berbeda. Ketiganya perlu dihitung secara terpisah agar tidak menimbulkan penghitungan ganda.
Sumber: RMOL