- Gerindra menghormati putusan kasasi MA terkait Suket penyetaraan SMA Gibran
- Sugiat Santoso meminta konsekuensi hukum putusan dipahami secara menyeluruh
- MA menyatakan Suket SMA Gibran sebagai syarat pencalonan Pilpres 2024 tidak sah
WartaPurwakarta - Partai Gerindra menyatakan menghormati putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan putusan tersebut perlu ditanggapi secara serius dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
"Kita menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Setiap putusan pengadilan tentu harus disikapi secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Sugiat kepada wartawan, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Namun, Sugiat meminta seluruh pihak terlebih dahulu memahami perkara yang menjadi objek putusan, termasuk dampak hukum dari dikabulkannya kasasi terkait Suket penyetaraan SMA Gibran.
"Namun, penting juga bagi semua pihak untuk memahami secara utuh apa yang menjadi objek perkara, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, dan bagaimana konsekuensi hukumnya," katanya.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu menyebut putusan MA berkaitan dengan keabsahan Suket penyetaraan pendidikan yang diterbitkan kementerian. Menurut dia, hal tersebut berbeda dengan persoalan kedudukan Wakil Presiden yang memiliki dimensi konstitusional serta mekanisme hukum tersendiri.
"Kita berharap kementerian terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk implikasinya terhadap administrasi pencalonan pada waktu itu," katanya.
Sugiat menegaskan Gerindra tetap menghormati independensi lembaga peradilan, khususnya MA. Ia juga menyatakan persoalan ketatanegaraan harus ditempuh melalui jalur konstitusional.
"Prinsipnya, kita menghormati independensi lembaga peradilan, menjunjung kepastian hukum, dan memastikan setiap persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional," tegasnya.
MA sebelumnya mengabulkan kasasi dalam perkara gugatan terhadap Suket penyetaraan SMA Gibran. Dalam amar putusannya, MA menyatakan Suket yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak sah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Putusan itu dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Penggugat, HM Subhan, mengonfirmasi putusan tersebut melalui nomor perkara kasasi 742 K/TUN/2026.
"Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi," kata Subhan.
Sebelum perkara tersebut diputus MA, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menangani gugatan mengenai ijazah Gibran. MK menolak gugatan itu. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah kelulusan luar negeri yang setara SMA.
Sumber: RMOL