- Gibran menghormati proses hukum terkait sengketa surat penyetaraan pendidikan
- Denny Indrayana dan tim kuasa hukum mencabut gugatan di PTUN Jakarta
- Gibran menyatakan siap membuka dokumen dalam persidangan
WartaPurwakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi pencabutan gugatan yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama tim kuasa hukumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Gugatan itu berkaitan dengan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D DI/KS/2019. Perkara tersebut diajukan PT Mercy Toga Kirana dengan memberikan kuasa hukum kepada Denny Indrayana.
Gibran mengatakan seluruh proses hukum harus dihormati dan diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat.
"Kita hormati seluruh proses peradilan yang ada di PTUN. Harapannya, seluruh proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kejelasan kepada warga," kata Gibran seusai melaksanakan Salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jelambar, Jakarta Barat, 30 Oktober 2026.
Putra sulung mantan presiden dua periode Joko Widodo itu juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara hukum. Menurut dia, pengadilan merupakan lembaga terhormat yang memiliki kewenangan untuk mengungkap kebenaran.
"Setiap penduduk dan masyarakat kedudukannya sama di mata hukum. Saya hormati keputusan dari penggugat yang mencabut gugatannya. Untuk proses selanjutnya, kami berikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim," ungkapnya.
Gibran menyebut pihaknya telah menyiapkan dokumen yang dapat ditunjukkan dalam persidangan. Ia pun menyatakan kesiapan untuk memberikan penjelasan secara terbuka, meski gugatan tersebut akhirnya dicabut.
"Kami juga siap untuk buka-bukaan. Ya, tapi mau gimana lagi, penggugatnya malah mundur. Terima kasih. kita lanjut lagi kerja ya," tandasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pencabutan gugatan dilakukan ketika persidangan memasuki agenda pembuktian. Dalam sidang PTUN Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026, Denny Indrayana dan tim hukumnya memutuskan walk out sebelum mengajukan permohonan pencabutan perkara.
Denny beralasan Kementerian Pendidikan selaku tergugat belum menghadirkan dokumen primer yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Menurut dia, dokumen tersebut belum disampaikan meski majelis hakim telah beberapa kali memberikan instruksi secara patut.
Sementara itu, tim kuasa hukum Gibran sempat menyampaikan keberatan terhadap permohonan pencabutan gugatan. Mereka menilai keputusan penggugat untuk mundur menunjukkan ketidakseriusan dalam menguji substansi perkara di persidangan.
Sumber: RMOL