Poin Penting
  • Gibran berpotensi dijatuhi hukuman penjara maksimal enam tahun
  • Laporan dugaan pemalsuan diajukan ke Bareskrim Polri oleh Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa
  • Surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipertanyakan diterbitkan pada 8 Agustus 2019

WartaPurwakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menghadapi kemungkinan hukuman penjara hingga enam tahun terkait tuduhan pemalsuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipergunakan untuk memenuhi syarat pencalonan Pilpres 2024. Ancaman tersebut disampaikan oleh kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, usai Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa melaporkan Gibran beserta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ke Bareskrim Polri.

Menurut Khozinudin, laporan berfokus pada dokumen bernomor 9149/DDI/KS/2019 yang dikeluarkan pada 8 Agustus 2019. Surat itu dijadikan dasar untuk menyetarakan tingkat pendidikan Gibran setara Sekolah Menengah Atas (SMA). “Kami melihat ada unsur yang kemudian kami anggap ini perbuatan yang masuk kategori pidana,” tegasnya dalam siaran di kanal Youtube Forum Keadilan TV pada Senin, 12 Oktober 2026.

Kuasa hukum tersebut menyoroti penggunaan Certificate of Attendance sebagai salah satu bukti dalam proses penyetaraan, menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak setara dengan ijazah kelulusan atau tanda tamat belajar pada tingkat SMA. Ia menambahkan, “Dugaan pidananya kuat sekali karena sudah dapat pertimbangan hukum dari MK yang sifatnya final and binding,” mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang, menurutnya, menguatkan dugaan tersebut.

Putusan MK yang dimaksud menegaskan dua hal: pertama, adanya indikasi keterangan tidak benar dalam dokumen yang dipakai untuk memenuhi persyaratan pencalonan; kedua, tidak ditemukan ijazah SMA atau sertifikat yang dapat disetarakan dengan pendidikan menengah atas milik Gibran. “Ini untuk Gibran ancamannya enam tahun,” kata Khozinudin.

Meskipun demikian, tuduhan kriminal ini masih harus dibuktikan melalui proses peradilan. Laporan yang telah diserahkan ke Bareskrim belum serta merta membuktikan adanya pemalsuan atau menetapkan Gibran bersalah secara pidana. Sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau setara, namun permohonan pengujian tidak diterima karena status hukum para pemohon. Putusan tersebut tidak secara otomatis menyingkirkan Gibran dari jabatan wakil presiden.

Sumber: RMOL