Poin Penting
  • Mahkamah Agung batalkan suket penyetaraan Gibran
  • Pakar hukum Deny Hariyatna beri opsi pengajuan baru dengan dokumen lengkap
  • Hak Peninjauan Kembali berada pada Dikdasmen, bukan pada Wapres

WartaPurwakarta - Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat sebagai Wakil Presiden, masih memiliki kemungkinan untuk mengajukan kembali permohonan surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri setelah putusan Mahkamah Agung mencabut sertifikat yang sebelumnya diterbitkan. Menurut pakar hukum Deny Hariyatna, keputusan pembatalan tidak otomatis menghilangkan hak Gibran untuk mengajukan permohonan baru, asalkan dokumen yang disertakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

"Bisa diajukan yang baru dengan persyaratan lebih lengkap," ujar Deny dalam keterangan yang diberikan pada Rabu, 4 November 2026. Ia menambahkan bahwa proses penyetaraan ulang dapat dilakukan, dengan catatan semua berkas pendidikan harus lengkap dan sesuai dengan ketentuan Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan pelaksanaannya.

Deny menilai bahwa memperbaiki dokumen dan mengajukan permohonan baru lebih tepat dibandingkan langsung mengajukan Peninjauan Kembali (PK). "Hak upaya hukum luar biasa (PK) itu melekat pada Dikdasmen, bukan pada Wapres Gibran," tegasnya, menegaskan bahwa otoritas untuk mengajukan PK berada pada Kementerian Pendidikan, bukan pada pejabat eksekutif.

Sumber: RMOL