Poin Penting
  • DPP Golkar menginisiasi ekosistem digital terpadu
  • Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji menekankan pentingnya instrumen penyebaran konten positif
  • Inisiatif diluncurkan pada 7 November 2026 di Jakarta

WartaPurwakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar) tengah mengembangkan jaringan digital yang lebih terintegrasi, mencakup seluruh kader partai hingga tingkat akar rumput. Upaya ini dimaksudkan agar partai dapat menanggapi tantangan teknologi modern dan meminimalisir penyebaran informasi palsu.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menjelaskan bahwa tujuan utama inisiatif tersebut adalah menyediakan sarana yang dapat menyalurkan pesan-pesan positif serta menghalangi dampak negatif di dunia maya. “Supaya kita memiliki instrumen untuk mengabarkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk di dunia digital,” ujarnya dalam keterangan yang diberikan di Jakarta pada Sabtu (7/11/2026).

Sarmuji menyoroti ancaman dari kelompok kriminal terorganisir yang berpotensi mengungguli upaya kebaikan yang bersifat terfragmentasi, termasuk di platform media sosial. “Kejahatan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Dan ini juga berlaku di media sosial dan di dunia digital,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa era post‑truth cenderung menjadikan algoritma sebagai penentu utama kebenaran, padahal realitas tidak selalu sejalan dengan hasil tersebut. “Kita tahu sekarang, kadang‑kadang di era post‑truth ini, kadang‑kadang kebenaran seolah‑olah ditentukan oleh kuatnya algoritma saja, padahal kenyataannya tidak begitu,” tambahnya.

Menurut Sarmuji, platform digital yang akan dihadirkan bagi semua kader, yang dilambangkan dengan pohon beringin, diharapkan menjadi benteng utama dalam menyebarkan narasi yang konstruktif sekaligus menangkis disinformasi. “Ekosistem digital ini kita bentuk untuk menghadirkan terang, menghadirkan cahaya, agar pandangan orang terhadap Indonesia ini menjadi lebih fair, lebih senyatanya,” tutupnya.

Sumber: INDOPOSCO - Politik