- Golkar menilai putusan MK bukan sekadar pelajaran tetapi juga pukulan bagi penyelenggara Pemilu
- MK menolak gugatan PHPU terkait ijazah Gibran dan menyatakan hal itu tidak bisa menjadi dasar diskualifikasi
- Doli mendorong revisi UU Pemilu agar syarat dan mekanisme seleksi calon pemimpin diatur lebih rinci dan transparan
WartaPurwakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 semestinya tidak hanya dicerna sebagai pelajaran, melainkan juga sebagai teguran keras bagi para penyelenggara Pemilu.
"Tentu bagi para penyelenggara Pemilu, putusan MK ini bukan saja sekedar sebagai pelajaran, tapi juga sebagai pukulan, sekaligus menjadi bahan introspeksi diri," kata Doli kepada wartawan, dikutip Sabtu, 10 Oktober 2026.
Di sisi lain, Doli menegaskan Golkar tetap menghormati putusan tersebut. Ia bahkan memberikan apresiasi kepada Mahkamah yang dinilainya berhasil menjaga posisi sebagai lembaga hukum dengan tidak melampaui batas ke ranah politik.
"Kita juga memberikan apresiasi dan terima kasih, di mana MK benar-benar menempatkan posisinya sebagai sebuah institusi hukum, yang secara objektif mampu memisahkan mana yang menjadi kewenangannya di ranah hukum dan mana ranah politik yang bukan menjadi kewenangannya," ujarnya.
Bagi Doli, perkara ini sekaligus mengingatkan seluruh pihak bahwa setiap proses politik yang bersinggungan dengan penyelenggaraan negara wajib berpijak pada konstitusi dan dijiwai oleh integritas.
"Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dalam proses politik apalagi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan negara, seluruhnya harus didasari oleh adanya kepatuhan kepada konstitusi, ketaatan pada aturan, integritas dan tanggung jawab yang ditujukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.
Lebih jauh, Doli mengungkapkan putusan MK itu akan dijadikan salah satu rujukan utama dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang akan datang, khususnya menyangkut ketentuan persyaratan, rekrutmen, serta seleksi calon pemimpin dan wakil rakyat.
"Dalam kaitan penyusunan UU Pemilu yang akan datang, putusan MK ini menjadi bahan yang akan kita jadikan materi penting dalam perubahan dan penyempurnaan sistem Pemilu kita ke depan," jelasnya.
Ia berharap pembenahan regulasi itu nantinya menghasilkan mekanisme pencalonan yang lebih detail sekaligus terbuka, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Hikmahnya adalah bahwa ke depan syarat, proses rekrutmen, dan seleksi para pemimpin dan wakil-wakil rakyat, baik pusat maupun daerah harus diatur lebih rinci dan diatur mekanisme yang lebih transparan lagi," katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Soal langkah politik berikutnya pascaputusan tersebut, Doli menyebutkan arahnya bergantung pada kesepakatan antarpimpinan partai di DPR, dengan catatan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama.
"Proses selanjutnya tentu adalah proses politik. Keputusan politik lanjutan dari putusan MK ini tentu sangat tergantung pada kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai-partai politik yang ada di DPR. Yang terpenting, apapun langkah yang akan ditempuh dan keputusan yang akan diambil sepenuhnya harus dikembalikan kepada kepentingan rakyat dan untuk menjaga martabat bangsa serta kedaulatan negara," tutupnya.
Sebelumnya, MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait latar belakang pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menyatakan Gibran memang tidak memiliki ijazah setingkat SMA, namun kondisi itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mendiskualifikasinya dari posisi wakil presiden. Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV.
Sumber: RMOL