- Bobby Nasution memerintahkan pencopotan foto Gibran Rakabuming Raka dari kantor pemerintahan dan sekolah di Sumut
- Instruksi merujuk pada pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani bahwa jabatan Wapres telah kosong pasca pengunduran diri Gibran
- Penjabat Sekda Sumut Timur Tumanggor ditugaskan mengoordinasikan pelaksanaan penurunan foto
WartaPurwakarta - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh jajaran pemerintahan provinsi menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka yang selama ini terpajang sebagai Wakil Presiden. Perintah ini berlaku tidak hanya untuk kantor organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan juga menjangkau sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Pemprov Sumut.
Arahan tersebut telah diteruskan kepada Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, guna dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi terkait.
Bobby menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menegaskan posisi Wakil Presiden telah kosong setelah Gibran mengajukan pengunduran diri. Kekosongan jabatan itulah yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan pemasangan foto pejabat negara.
"Sudah disampaikan sama Pak Ketua MPR kemarin di tanggal setelah Pak Wapres kemarin melaksanakan pengunduran diri, sudah disampaikan jabatan wapres hari ini sudah kosong," ujar Bobby di Lanud Soewondo, Medan, dikutip Selasa (17/11/2026).
Kepala daerah tersebut menekankan bahwa cakupan instruksi pencopotan foto tidak terbatas pada lingkungan birokrasi. Satuan pendidikan di seluruh Sumatera Utara turut diminta melakukan hal serupa agar pemasangan atribut pejabat negara tetap mencerminkan kondisi terkini di level nasional.
"Sudah (diminta untuk diturunkan foto wapres). Kita sudah sampaikan kepada Pak Sekda silakan, bahkan sampai ke sekolah-sekolah kita sampaikan," katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Melalui langkah ini, Pemprov Sumatera Utara menindaklanjuti informasi resmi dari pimpinan MPR RI terkait perubahan status jabatan Wakil Presiden. Proses penurunan foto akan dikoordinasikan oleh Sekda agar berjalan tertib, baik di lingkungan pemerintahan maupun di institusi pendidikan.
Sumber: Pojok Satu