- Bobby Nasution menyatakan Gibran memiliki gelar sarjana
- Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tentang persyaratan pendidikan wakil presiden
- Fokus pemerintah diarahkan pada permasalahan masyarakat miskin
WartaPurwakarta - Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan pada 11 Oktober 2026 bahwa, menurut pengetahuannya, Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Kantor Berita RMOLSumut dan diikuti dengan sindiran terhadap rangkaian tuduhan yang sering diarahkan pada keluarga Presiden Joko Widodo.
Bobby menambahkan, “Kalau Pak Jokowi kan dipermasalahkan sarjananya. Punya Mas Gibran dipermasalahkan SMA. Sekalian saja dipermasalahkan sarjananya (Gibran),” sambil mengingatkan para elite politik serta publik untuk tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak berlandaskan fakta. Ia menekankan bahwa agenda utama seharusnya berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat yang masih mengalami kesulitan. “Hari ini yang perlu kita pikirkan itu masyarakat. Masyarakat hari ini masih banyak yang kondisinya kesulitan, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kebutuhan‑kebutuhan dasarnya. Saya rasa ya harus diutamakan itu,” ujarnya.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang menantang kelayakan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Pada 6 Oktober 2026, hakim konstitusi Arsul Sani menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara karena bukan peserta Pilpres 2024. Dalam sidang tersebut, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan di luar negeri. “Berdasarkan bukti‑bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan, yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri,” tegas hakim.
Hakim menambahkan bahwa persyaratan pendidikan bagi calon wakil presiden dapat dipenuhi dengan lulusan paling rendah setara SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau institusi sederajat, sesuai Pasal 169 huruf R dan Pasal 227 huruf L Undang‑Undang Pemilu. Keputusan tersebut menutup satu bab polemik pendidikan Gibran, sementara fokus pemerintah tetap diarahkan pada penanganan masalah-masalah sosial yang dihadapi rakyat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: RMOL