Poin Penting
  • Gugatan pendidikan Gibran dibawa ke MK
  • Pengamat Hensa prediksi perubahan konfigurasi menguatkan Prabowo & partai kecil
  • Hensa tidak melihat keuntungan bagi penggugat

WartaPurwakarta - Gugatan yang menantang kelengkapan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini diproses di Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk pakar politik Denny Indrayana, sementara Refly Harun tergabung dalam tim kuasa hukum. Para pemohon menyoroti bahwa pada saat Gibran ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, ia belum memenuhi kualifikasi pendidikan yang diwajibkan.

Pengamat politik Hendri Satrio, yang dikenal dengan sebutan Hensa, menilai bahwa hasil keputusan MK berpotensi memicu pergeseran konfigurasi politik nasional. “Kalau posisi Pak Prabowo semakin kuat, menurut saya ini juga bisa menguntungkan partai-partai kecil. Karena kalau konfigurasi politiknya sampai dikocok ulang, partai-partai kecil punya kesempatan untuk melihat peluang, mendapatkan dukungan atau suara, dan memperkuat posisi mereka,” ujarnya pada Selasa, 29 September 2026.

Menurut Hensa, perubahan susunan politik akan memicu kembali proses perhitungan dan komunikasi antarpartai. “Kalau sudah begitu, partai-partai kecil kan bisa ikut masuk dalam komunikasi politik, menawarkan dukungan, dan memperbesar posisi tawarnya dalam konfigurasi yang baru,” tambahnya.

Meski mengantisipasi dampak pada partai-partai minor, Hensa mengakui belum menemukan indikasi bahwa gugatan tersebut menguntungkan pemohon atau kuasa hukum yang mengajukannya. “Saya sampai saat ini tidak terbayang kalau gugatan soal syarat pendidikan ini justru menguntungkan Denny Indrayana, Refly Harun dan pihak-pihak yang membawa persoalan ini ke MK,” tegasnya.

Sumber: RMOL