- Listyo Sigit ditetapkan tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto
- Guntur Romli menuding kemungkinan perintah penyadapan datang dari luar istana
- Guntur menyebut tindakan tersebut sebagai kejahatan serius terhadap negara dan potensi makar
WartaPurwakarta - Politikus PDI‑Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menyoroti penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Guntur mengajukan pertanyaan tentang siapa yang memberi perintah kepada Listyo serta dua perwira tinggi Polri yang juga berada dalam daftar tersangka.
Dalam unggahan di akun X pribadinya pada Selasa malam, 3 Oktober 2026, Guntur menuliskan: "Malam ini sejarah mencatat: seorang mantan Kapolri, jenderal yang dipilih dan dilantik Jokowi, ditetapkan tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia,". Ia menambahkan bahwa penyadapan terhadap kepala negara merupakan pelanggaran serius, lalu menegaskan: "Kami Ia menyebut tindakan tersebut sebagai kejahatan serius terhadap negara dan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan."
Guntur menekankan bahwa dugaan penyadapan berlangsung selama dua tahun, yakni antara 2025 dan 2026, saat Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden. Karena Listyo Sigit berada di bawah komando Presiden pada periode itu, Guntur menganggap kecil kemungkinan perintah penyadapan berasal dari dalam istana. “Mustahil korban menyuruh dirinya sendiri disadap. Artinya, kalau ada perintah, perintah itu datang dari luar struktur resmi negara,” tegasnya.
Politikus tersebut juga menyinggung nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang pada 2019 mengangkat Listyo Sigit menjadi Kapolri. Guntur menanyakan apakah tindakan tersebut merupakan inisiatif pribadi para tersangka atau dilaksanakan atas perintah pihak lain, serta menyoroti perlunya penyidik menelusuri sumber perintah jika memang ada.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Penetapan Listyo Sigit bersama dua irjen Polri sebagai tersangka menambah tekanan pada penyelidikan yang masih berlangsung, sementara Guntur menyerukan agar proses hukum menyingkap siapa sebenarnya yang berada di balik operasi penyadapan tersebut.
Sumber: Pojok Satu