Poin Penting
  • Jenderal Listyo Sigit dan dua Irjen dinyatakan tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto
  • Guntur Romli menilai perbuatan itu sebagai kejahatan negara bahkan makar, serta menuntut penyelidikan mendalam
  • Romli mempersoalkan siapa yang memberi perintah, menyebut rumor “perintah Solo” dan meminta Polri mengonfirmasi

WartaPurwakarta - Politikus PDI‑Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menyoroti kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kini melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit beserta dua irjen Polri, Irjen AS dan Irjen EH. Ungkapan Guntur muncul di akun X pribadi pada malam 3 Oktober 2026, tidak lama setelah ketiga pejabat tersebut resmi dijadikan tersangka.

Menurut Guntur, tindakan penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden bukan sekadar pelanggaran administratif. Ia menuliskan, “Kami tegaskan: penyadapan ilegal terhadap Presiden bukan pelanggaran biasa.” Selanjutnya ia menambahkan, “Itu kejahatan serius terhadap negara. Itu pengkhianatan terhadap sumpah jabatan.” Guntur menegaskan pula, “Dan bila terbukti dilakukan untuk menggerogoti kewibawaan kepala negara, itu makar dalam bentuk paling licik.”

Ia menanyakan mengapa Wakil Presiden tidak menjadi sasaran penyadapan, sekaligus menuding kemungkinan adanya perintah di balik aksi tersebut. Guntur menyoroti rentang waktu dugaan penyadapan, yaitu antara tahun 2025 hingga 2026, ketika Prabowo menjabat sebagai Presiden. “Jika pribadi, untuk apa jenderal di puncak karier menyadap presidennya sendiri? Jika ada perintah, siapa pemberinya?” tulisnya.

Romli menolak anggapan bahwa perintah penyadapan berasal dari dalam Istana, mengingat “mustahil korban menyuruh dirinya sendiri disadap.” Ia menegaskan bahwa bila ada perintah, maka sumbernya berada di luar struktur resmi negara. Guntur juga mengaitkan isu tersebut dengan hubungan masa lalu Listyo Sigit dan Presiden Joko Widodo, yang mengangkat Listyo menjadi Kapolri pada masa kepresidenannya. “Maka publik wajar bertanya: kepada siapa sebenarnya loyalitas Listyo Sigit? Kepada Presiden yang sah, atau kepada patron lamanya, Jokowi, presiden yang mengangkatnya menjadi Kapolri?” tanya Guntur.

Selain menyinggung dugaan “perintah Solo,” Guntur menuntut Polri untuk memberikan bukti atau klarifikasi resmi, menulis, “Bisik-bisik soal 'perintah Solo' sudah beredar luas. Polri harus menjawabnya dgn pembuktian, bukan membiarkannya jadi rumor liar.” Ia menutup pernyataannya dengan dukungan penuh terhadap penyelidikan Polri, “Kami mendukung penuh Polri membongkar kasus ini sampai ke akar.”

Dengan demikian, Romli menuntut agar proses penyidikan tidak berhenti pada tiga nama tersangka, melainkan mengungkap seluruh jaringan yang mungkin terlibat.

Sumber: Pojok Satu