- Djohermansyah Djohan menyoroti penarikan wewenang ke pemerintah pusat
- Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan turun dari Rp849 triliun pada 2025 menjadi Rp693 triliun pada 2026
- UU Cipta Kerja memperkuat kontrol perizinan di tingkat pusat
WartaPurwakarta - Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Djohermansyah Djohan, menyampaikan kekhawatirannya mengenai kemunduran otonomi daerah pada Forum Institute Public Policy Inquiry #4 yang diselenggarakan di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026. Dalam diskusi yang membahas buku *Decentralization, Democracy and Local Politics in Indonesia* terbitan Routledge, ia menegaskan bahwa masalah utama bukan kegagalan konsep desentralisasi, melainkan cara pengelolaan yang kurang tepat.
Menurut Djohermansyah, sejumlah urusan yang sebelumnya berada di bawah kendali daerah, termasuk pendidikan menengah, kehutanan, kelautan, dan pertambangan, kini mengalami pergeseran wewenang ke pemerintah pusat. Pengaturan perizinan yang diatur dalam Undang‑Undang Cipta Kerja juga semakin terpusat, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang terbatas dalam menanggapi kebutuhan masyarakat setempat.
Dia menambahkan, “Otonomi daerah tidak boleh dimatikan. Kalau ada korupsi, inefisiensi, dan penyalahgunaan kekuasaan di daerah, yang harus dibenahi adalah tata kelolanya, bukan prinsip desentralisasinya.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab atas pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari kemampuan fiskal yang memadai.
Data yang diungkapkan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri periode 2010‑2014 menunjukkan penurunan signifikan pada Transfer ke Daerah (TKD). Realisasi TKD pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp849 triliun, setara dengan 92,3 % dari pagu Rp919,9 triliun. Namun, pagu tahun 2026 diproyeksikan menyusut menjadi sekitar Rp693 triliun, dan hanya naik menjadi Rp735 triliun pada 2027. Meskipun terdapat kenaikan pada 2027, angka tersebut masih dianggap belum cukup untuk mengembalikan ruang fiskal daerah. Sekitar 90 % pemerintah daerah masih bergantung pada transfer pusat.
“Bagaimana daerah bisa menjalankan otonomi kalau uangnya semakin dibatasi?” tanya Djohermansyah dalam forum tersebut. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab dan kemampuan keuangan, “Jangan sampai daerah hanya diberi tanggung jawab, tetapi tidak diberikan kemampuan fiskal yang memadai,” ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Djohermansyah mengingatkan bahwa otonomi daerah merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang‑Undang Dasar 1945. Menurutnya, desentralisasi bukan sekadar kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat, melainkan mekanisme untuk mendekatkan layanan publik kepada warga. Tanpa dukungan finansial dan wewenang yang memadai, fungsi otonomi daerah berisiko tergerus kembali ke pola sentralistik yang pernah berlaku pada era Orde Baru.
Sumber: Pojok Satu