Poin Penting
  • Ketua Komisi III DPR RI mendesak aparat mengkaji pasal makar dan UU Tipikor dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden
  • Lebih dari 6.000 orang termasuk presiden dan tokoh nasional diduga menjadi target penyadapan ilegal
  • Komisi III DPR menjalin koordinasi dengan Mabes Polri untuk menggelar rapat kerja khusus pekan ini

WartaPurwakarta - Dugaan aktivitas penyadapan ilegal yang menyasar presiden serta ribuan figur penting nasional kini berpotensi ditangani dengan pendekatan hukum yang lebih berat. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menuntut agar aparat penegak hukum tidak membatasi penanganan kasus ini hanya dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), melainkan turut mempertimbangkan penerapan pasal makar, ketentuan pidana terkait keamanan negara, serta UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Desakan ini mengemuka setelah terungkap bahwa lebih dari 6.000 orang diduga dijadikan target penyadapan secara ilegal. Di antara mereka terdapat presiden, sejumlah tokoh bangsa, dan pimpinan partai politik. Menurut Habiburokhman, apabila dugaan tersebut terkonfirmasi, maka permasalahan ini melampaui sekadar pelanggaran privasi dan sudah menyentuh aspek keselamatan serta kepentingan negara.

"Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Saat ini Komisi III DPR RI tengah berkoordinasi dengan Mabes Polri guna menyelenggarakan rapat kerja khusus pada Rabu atau Kamis pekan ini. Forum tersebut direncanakan untuk menggali penjelasan komprehensif soal perkembangan penanganan perkara, termasuk mengidentifikasi pihak yang memerintahkan, mengeksekusi, serta memetik keuntungan dari dugaan penyadapan itu.

Politisi Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa investigasi tidak boleh terhenti pada dugaan keterlibatan oknum di internal Polri. Kemungkinan adanya kelompok maupun figur politik yang merancang atau memanfaatkan kegiatan ilegal itu wajib turut ditelusuri secara tuntas.

"Kita tidak mau menuduh orang tertentu. Namun, penyelidik harus membongkar sampai ke arah sana. Jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kemungkinan kelompok politik, tokoh politik, atau siapa pun yang merencanakan maupun mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini," tegasnya.

Habiburokhman juga membuka peluang penggunaan UU Tipikor jika ditemukan bukti penyalahgunaan perangkat penyadapan milik negara untuk keperluan di luar tugas resmi. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan seluruh instrumen hukum yang relevan, tidak terbatas pada UU ITE semata.

"Pasalnya jangan hanya (gunakan UU) ITE. Pasal makar perlu didorong, kemudian undang-undang yang berkaitan dengan keamanan negara, dan UU Tipikor juga bisa dipertimbangkan apabila terdapat penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan lain," jelasnya.

Lebih jauh, ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara oleh institusi yang seharusnya mengemban fungsi perlindungan masyarakat merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan integritas lembaga negara. Apabila ditemukan unsur insubordinasi, pengusutan harus dilakukan secara komprehensif.

Habiburokhman pun tidak menampik kemungkinan diperlukannya regulasi khusus jika kerangka hukum yang ada saat ini belum mampu menjangkau sifat perbuatan tersebut. Ia menyebutkan bahwa presiden dapat mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bila kondisi memenuhi syarat kedaruratan.

"Jangan sampai orang yang sudah melakukan kegiatan ekstrem dengan berbagai perannya justru lolos karena undang-undang yang ada belum mengatur secara memadai. Kalau memang diperlukan dalam situasi mendesak, bisa saja presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," ungkapnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional