Poin Penting
  • 26 anggota Wantimpres dilantik Presiden Prabowo pada 2 Oktober 2026 dengan hak keuangan Rp76,5 juta per orang per bulan
  • Total hak keuangan bulanan seluruh anggota mencapai Rp1,989 miliar, diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2026
  • Fasilitas tambahan setara menteri juga diberikan dengan pembiayaan dari APBN

WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto mengukuhkan 26 individu sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada Jumat, 2 Oktober 2026. Lembaga penasihat kepala negara ini kini menyerap anggaran negara yang cukup besar lewat hak keuangan para anggotanya.

Regulasi yang menjadi dasar pencairan hak keuangan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026, yang terbit pada 27 Maret 2026. Aturan itu mengatur secara rinci besaran remunerasi dan fasilitas pendukung bagi para penasihat presiden.

Setiap pejabat di lembaga tersebut, baik ketua maupun anggota, berhak atas hak keuangan sebesar Rp76,5 juta setiap bulan. Angka itu berlaku seragam untuk seluruh 26 orang yang dilantik. Total keseluruhan hak keuangan yang harus dibayarkan setiap bulan dari kas negara mencapai Rp1,989 miliar.

Besaran nominal tersebut belum memasukkan kelas fasilitas tambahan. Pasalnya, aturan presiden juga memastikan para penasihat menikmati fasilitas setara dengan yang diterima oleh para menteri. Seluruh pembiayaan baik remunerasi maupun fasilitas bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pencairan dana tersebut akan dihentikan secara otomatis bila pejabat yang bersangkutan tak lagi menjabat, baik karena berhenti maupun diberhentikan. Selain itu, seluruh hak keuangan tetap tunduk pada aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Fungsi utama lembaga ini dijelaskan langsung oleh Ketua Wantimpres, Pratikno. Ia menegaskan bahwa tugas lembaganya terbatas pada pemberian masukan dan pertimbangan kepada satu pihak, yakni Presiden Prabowo.

"Tugas kami adalah memberikan masukan, pertimbangan kepada Bapak Presiden," kata Pratikno di Istana Negara, Jakarta.

Ia melanjutkan, para anggota baru merupakan sosok tokoh nasional lintas bidang, latar agama, dan profesi. Keragaman latar belakang ini dianggap sebagai aset berharga untuk memperkaya bahan pertimbangan yang disodorkan kepada kepala negara.

"Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk berbagi pengalaman, menyampaikan pertimbangan kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Keyakinan serupa ia sampaikan terkait kualitas nasihat yang akan dihasilkan oleh lembaganya. Menurut dia, akumulasi pengetahuan dan rekam jejak para anggota menjadi jaminan tersendiri.

"Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang," tutur Pratikno.

Susunan 26 anggota Wantimpres yang dilantik meliputi tokoh lintas generasi dan beragam bidang keahlian. Pratikno sendiri menempati posisi ketua, dengan latar belakang sebagai Menteri Sekretaris Negara periode 2014-2024 dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2024-2026.

Daftar lengkap anggota lainnya mencakup Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2019-2024), Muhammad Qodari (Kepala Badan Komunikasi Pemerintah 2026), Shinta Nuriyah Wahid (Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid), Muhammad Quraish Shihab (Menteri Agama 1998), Agum Gumelar (Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan 2001), Budi Gunawan (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2024-2025 serta Kepala Badan Intelijen Negara 2016-2024), Chairul Tanjung (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2024), Salim Segaf Aljufri (Menteri Sosial 2009-2014 dan Ketua Majelis Syuro PKS 2015-2025), KH Anwar Iskandar (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 2023-sekarang), KH Said Aqil Siradj (Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama 2010-2021), KH Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama 2021-2026), Philip Kuncoro Wijaya (Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia), dan Budi Tanuwibowo.

Sumber: RMOL