Poin Penting
  • Presiden Prabowo Subianto menyetarakan gaji ketua dan anggota Wantimpres sebesar Rp 76,5 juta per bulan
  • Ketentuan honorarium termaktub dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2026 seiring transformasi Wantimpres menjadi lembaga negara
  • Alokasi APBN untuk pembayaran hak keuangan 26 penasihat presiden mencapai Rp 23,868 miliar per tahun

WartaPurwakarta - Besaran penghasilan bulanan jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disetarakan sebesar Rp 76,5 juta per orang. Kebijakan finansial ini menyusul pengukuhan 26 tokoh sebagai anggota lembaga penasihat kepala negara tersebut di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10/2026).

Ketentuan mengenai hak keuangan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 yang disahkan pada 27 Maret 2026. Merujuk Pasal 3 dalam regulasi tersebut, pimpinan maupun anggota menerima nilai kompensasi bruto yang identik, yakni menyentuh Rp 918 juta per tahun. Angka ini melonjak tajam dibanding era Presiden Joko Widodo yang berpedoman pada Perpres Nomor 15 Tahun 2007, saat posisi ketua dijatah Rp 18,5 juta dan anggota mendapatkan Rp 17,5 juta per bulan.

Pengukuhan formasi penasihat kepresidenan ini dijalankan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P/2026. Dalam susunan organisasi yang baru, Pratikno dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua, didampingi Hatta Rajasa selaku Wakil Ketua, serta Muhammad Qodari yang menduduki jabatan Sekretaris.

Ketetapan hak keuangan bagi 26 anggota tersebut berimplikasi pada alokasi belanja kas negara lewat APBN yang mencapai Rp 1,989 miliar setiap bulan, atau ekuivalen dengan Rp 23,868 miliar per tahun. Penyesuaian standar pendapatan ini bergulir seiring dengan transformasi kelembagaan Wantimpres yang kini berstatus sebagai lembaga negara, berlandaskan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024.

Di luar pendapatan rutin, para pimpinan dan anggota dewan tersebut berhak menggunakan fasilitas dinas yang posisinya disejajarkan dengan menteri negara. Sesuai koridor Pasal 16 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, kedudukan dewan penasihat ini berada langsung di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden untuk menyuplai pertimbangan strategis, disertai keharusan memegang teguh kerahasiaan isi nasihat dari jangkauan publik.

Sumber: Harapan Rakyat