- MK menolak gugatan PHPU Gibran
- Gibran tidak dipanggil dalam persidangan
- Hari Purwanto menyamakan proses MK dengan pertunjukan sirkus
WartaPurwakarta - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai proses persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang melibatkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Ia menyoroti fakta bahwa Gibran tidak dipanggil untuk hadir atau memberikan keterangan di ruang sidang.
“Memang ketika kita memilih sebuah ruang demokrasi, ketika reformasi 98 pembuka ruang tersebut, memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden, ini sudah cukup jelas,” ujar Hari dalam wawancara dengan RMOL pada Minggu, 11 Oktober 2026.
Menurutnya, ketidakhadiran Gibran menimbulkan keraguan mengenai sejauh mana MK memberikan kesempatan bagi pihak yang menjadi subjek sengketa untuk menyampaikan argumen. “Jadi saya melihat Gibran juga tidak bisa diberikan kesempatan menunjukkan. Kan para hakim nggak memanggil, nggak mengizinkan. Artinya ruang demokrasi saja sudah tidak dilakukan di MK padahal kita memilih demokrasi,” tambahnya.
Hari juga melontarkan kritik terhadap partai politik yang, menurutnya, lebih mengutamakan kepentingan pribadi. “Memang dari dulu partai itu pemburu rente dan parlente. Jelas,” tegasnya.
Menggunakan analogi sirkus, ia menegaskan bahwa proses persidangan tampak lebih seperti pertunjukan yang dipentaskan untuk publik. “Kita kan cuma melihat pemain sirkus, yang memadukan MK itu semua pemain sirkus, siapa tokek sirkus yang bermain biar masyarakat menilai,” jelas Hari.
Kasus yang dibawa oleh Denny Indrayana dan rekan-rekannya dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 didaftarkan pada 10 September 2026. Majelis hakim yang dipimpin oleh Suhartoyo memutuskan pada 6 Oktober 2026 bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima (ditolak).
Salah satu poin penting dalam pertimbangan hakim adalah ketiadaan bukti yang meyakinkan tentang latar belakang pendidikan Gibran. Dokumen yang diajukan tidak menunjukkan ijazah, sertifikat, atau diploma asing yang setara dengan tingkat SMA atau sederajat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Perselisihan tersebut berlandaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19/2023, khususnya Pasal 13 ayat 1 huruf r yang menetapkan syarat minimal lulusan SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden. Pasal 18 ayat 1 huruf m mengharuskan penyertaan dokumen pendidikan sebagai bukti pemenuhan syarat tersebut, sementara Pasal 18 ayat 3 memberikan pengecualian bagi calon yang tidak memiliki ijazah SMA asing namun telah menamatkan pendidikan tinggi.
Debat mengenai pengecualian tersebut menjadi inti perbincangan dalam gugatan, yang pada akhirnya ditolak oleh MK.
Sumber: RMOL