Poin Penting
  • Hari Purwanto menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum mengatasi kebutuhan sembako murah dan pekerjaan
  • Ia menyoroti keberadaan “oli kotor” serta dominasi oligarki yang menghambat pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945
  • Purwanto mengimbau fokus pada rakyat hingga akhir masa jabatan 2029 dan menghindari kompromi dalam kasus korupsi

WartaPurwakarta - Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), mengungkapkan pada Minggu, 18 Oktober 2026, kepada redaksi RMOL bahwa pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka belum mampu menjawab dua isu utama masyarakat: harga sembako yang terjangkau dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, kendala utama masih berupa dinamika politik, korupsi, serta masalah hukum yang terus mendominasi agenda pemerintahan. “Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum bisa menjawab yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama sembako murah dan lapangan pekerjaan. Dinamika politik, korupsi dan hukum masih mendominasi dalam pemerintahan saat ini,” ujarnya.

Purwanto juga mengaitkan pernyataan Prabowo pada awal masa jabatan yang menyebut “Ikan Busuk dari Kepala” dengan realitas kini, menilai bahwa komentar tersebut relevan untuk menilai perkembangan pemerintahan yang hampir memasuki tahun kedua.

Selanjutnya, ia menyoroti kurangnya aksi nyata dalam memerangi oligarki. “Perlawanan terhadap 'Oligarkhi' belum menjadi bukti nyata karena di lingkaran pemerintahan masih ada 'oli kotor' yang menempel di Prabowo-Gibran,” kata Purwanto. Ia menambahkan bahwa keberadaan “oli kotor” tersebut menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan agenda ekonomi yang berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945.

“Sehingga tindakan konkret dari Pasal 33 yang menjadi agenda utama belum terlihat karena 'Oligarkhi Vs Oli Kotor' masih membungkus perseteruan dalam pemerintahan,” tegasnya.

Purwanto menyerukan agar pemerintah memanfaatkan sisa masa jabatan hingga 2029 untuk lebih memusatkan upaya pada pemenuhan kebutuhan rakyat. “Di sisa pemerintahan sampai dengan 2029 fokuslah menjawab kebutuhan masyarakat,” seru dia.

Ia juga memperingatkan agar penanganan kasus korupsi tidak berujung pada pertarungan sandera atau membuka ruang kompromi di antara pihak-pihak tertentu. “Jangan sampai kasus korupsi ini hanya menjadi ajang saling sandera dan melakukan kompromi-kompromi,” pungkasnya.

Harapannya, kebijakan yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, serta pelaksanaan amanat konstitusi di bidang perekonomian. “Prabowo-Gibran dapat dikenang masyarakat agenda pemerintahannya mampu menjawab kondisi kekinian terutama penerapan Pasal 33 secara murni dan konsekuen sampai dengan 2029,” tutupnya.

Sumber: RMOL